Bandung — Kader Partai Gerindra Jabar yang juga Ketua DPRD Jawa Barat, Dr Buky Wibawa, menegaskan mandat rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto adalah memimpin pemerintahan hingga 2029. Karena itu, ia meminta seluruh elemen politik menahan diri dari pembahasan mengenai kemungkinan percepatan pergantian kepemimpinan nasional sebelum masa jabatan berakhir.

Baca juga: Budaya Daerah Kabupaten Garut Harus Tetap Lestari

Pernyataan tersebut disampaikan Buky Wibawa pada release yang diterima media (27/8).

Baca juga: Deni Nursani Dorong Intervensi Kesehatan Berbasis Data hingga Tingkat Kewilayahan

Buky, dalam keterangannya mengatakan keterangan itu untuk merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya “percepatan sejarah” atau perubahan politik sebelum Pemilu 2029.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Fasilitasi Bibit Ternak Sapi

“Sebagai kader Partai Gerindra dan Ketua DPRD Jawa Barat, saya menegaskan bahwa mandat rakyat kepada Presiden Prabowo Subianto adalah mutlak untuk memimpin penuh hingga 2029,” kata Buky.

Baca juga: Ini Dasar Dibentuknya Raperda Baru Terkait Pengelolaan Sampah di Kota Bandung

Wacana mengenai percepatan politik, meskipun disampaikan dalam forum internal, tidak memberikan manfaat bagi kehidupan berbangsa apabila tidak didasarkan pada proses konstitusional yang jelas.

“Membicarakan skenario percepatan politik sebelum waktunya, sekalipun dalam forum internal, adalah tindakan yang tidak produktif dan berpotensi memicu kegaduhan yang tidak perlu,” kata Buky

Buky dalam keterangannya mengatakan kondisi nasional saat ini justru membutuhkan konsolidasi pemerintahan dan dukungan terhadap agenda kerja Presiden Prabowo, bukan spekulasi mengenai pergantian kepemimpinan.

“Fokus seluruh elemen bangsa seharusnya mendukung penuh kerja nyata Presiden, bukan menggemakan spekulasi yang dapat mengaburkan stabilitas nasional,” jelas Buky.

Buky, dalam keterangannya mengatakan kritik terhadap pemerintah tetap merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus diarahkan pada perbaikan kebijakan dan kinerja pemerintahan, bukan membangun spekulasi politik yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian.

“Kita boleh berbeda pandangan dan memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Hal itu bagian dari demokrasi. Tetapi jangan sampai kritik berkembang menjadi spekulasi tentang percepatan kepemimpinan nasional yang justru menimbulkan keresahan,” tuturnya.

Buky dalam keterangannya mengajak para elite politik untuk menjaga suasana politik tetap kondusif dan menghormati mandat konstitusional yang telah diberikan melalui Pemilu 2024.

“Mari kita jaga marwah kepemimpinan nasional dengan narasi yang optimistis dan mendinginkan suasana,” ujar Buky.

 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP Projo Freddy Alex Damanik memberikan klarifikasi terkait video Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyebut kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum 2029.

Video tersebut memperlihatkan Budi Arie berbicara dalam sebuah forum dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) duduk di sampingnya.

Freddy mengatakan potongan video yang beredar di media sosial tidak menggambarkan keseluruhan konteks pembicaraan. Menurut dia, pernyataan Budi Arie merupakan bagian dari diskusi mengenai berbagai kemungkinan dalam dinamika politik nasional.

“Yang kedua, forum tersebut diadakan sebagai acara silaturahmi dalam rangka bulan Kemerdekaan Republik Indonesia antara Bapak Jokowi dengan para relawannya,” ujar Freddy kepada awak media, Selasa (25/8/2026).

Menurut Freddy, dalam pertemuan tersebut berlangsung diskusi internal mengenai situasi kebangsaan. Para relawan menyampaikan berbagai pandangan dan masukan kepada Jokowi mengenai persoalan yang berkembang serta kemungkinan solusi untuk perbaikan ke depan.

Freddy mengatakan relawan berharap Jokowi dapat menyampaikan masukan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

Ia juga menegaskan hubungan dan komunikasi antara Jokowi dan Prabowo tetap berjalan baik.

“Pak Jokowi mendengarkan seluruh pandangan relawan terhadap situasi yang berkembang saat ini sebelum akhirnya Pak Jokowi menyampaikan agar semua tetap tenang, situasi baik-baik saja, ekonomi masih tumbuh baik, inflasi terkendali jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan,” ujarnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, Budi Arie terdengar menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan perubahan politik yang terjadi lebih cepat dari jadwal Pemilu 2029.

“Saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi, ‘Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari 2029?’ Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu 2029, pemilu 2029. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” kata Budi Arie dalam video tersebut.

Ia kemudian mengaitkan pandangannya dengan sejumlah dinamika sosial dan politik yang terjadi belakangan.

Menurut Budi Arie, kondisi tersebut menunjukkan adanya sejumlah “anomali” di masyarakat sehingga elite politik tidak semestinya hanya memikirkan skenario konvensional hingga 2029.

k“Insting aktivis saya mengatakan ini ada sesuatu yang lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena itu saya coba mau membuka wacana saja ke teman-teman supaya berpikir jangan hanya sekadar berpikir 2029, harus ada pikiran lain, alternatif manakala terjadi percepatan sejarah,” ujar Budi Arie.

Pernyataan tersebut kemudian memunculkan berbagai tafsir politik, terutama karena disampaikan dalam forum yang dihadiri Jokowi.

Di tengah munculnya berbagai spekulasi tersebut, Buky menegaskan pentingnya mengembalikan seluruh dinamika politik pada koridor konstitusional sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan hingga berakhirnya mandat Presiden Prabowo pada 2029.(Adv)

Bagikan: