KOTA BANDUNG — Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat telah menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Baca juga: Demi Jaga Keseimbangan Ekologi Ancaman Bencana Sampah Harus Diantisipasi

Kesepakatan tersebut telah resmi disepakati dalam sidang paripurna DPRD Jabar, beberapa waktu lalu

Baca juga: Raperda Pengelolaan Sampah Dibentuk Menjadi Regulasi dengan Pembagian Peran yang Lengkap

Salah satu point penting dari penetapan KUA PPAS APBD Provinsi Jabar tahun 2027 , adalah arah  program prioritas yang akan diimplementasikan dalam tahun 2027.

Baca juga: Komisi III DPRD Bandung Dorong Penanganan Banjir Tak Lagi Sekadar Reaktif

Arah pembangunan pada 2027 difokuskan merampungkan pemenuhan berbagai layanan dasar . Arah tersebut difokuskan pada konektivitas wilayah.
Konektivitas wilayah tentunya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, salah satunya jalan.

Baca juga: Legislatif Jabar Tampung Aspirasi Pendidikan Di Ciater, Kabupaten Subang

Arah pembangunan tersebut sangatlah realistis untuk direalisasikan karena di berbagai daerah di Jabar masih membutuhkan perbaikan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah.

Perbaikan jalan itu harus menyentuh sampai tingkat desa. Khusus bagi Kabupaten Garut, perbaikan jalan itu harus juga menyentuh jalan produksi

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Garut, Dede Kusdinar, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Dede, dalam keterangannya mengutarakan berdasarkan hasil monitoring ke beberapa daerah di Kabupaten Garut, yang dilaksanakan melalui kegiatan penyelenggaraan pengawasan pemerintahan, masyarakat berharap pemerintah memperhatikan jalan produksi.

Di Kabupaten Garut, Jalan produksi ini tentunya memegang peranan penting. Kondisi faktual Kabupaten Garut, hingga saat ini menjadi daerah pemasok hasil pertanian di Jabar.

" Beragam hasil pertanian dari Kabupaten Garut tersebut tersebar dari  berbagai daerah sehingga konektivitas wilayah itu harus menyentuh jalan Produksi" kata Dede.

Dede, dalam keterangannya mengatakan untuk menyelesaikan kebutuhan jalan produksi apalagi Kabupaten Garut mempunyai wilayah yang cukup luas, sharing pendanaan antara Pemerintah Kabupaten Garut dengan Pemerintah Provinsi tentunya menjadi keharusan.

Upaya untuk mewujudkannya konektivitas wilayah, seluruh jalan, mulai Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai desa itu harus ada dalam kondisi mantap atau jalan mulus.

" guna mewujudkan harapan itu diperlukan percepatan pembangunan jalan dengan tetap memperhatikan aspek kualitas" terang Dede.(Adv)

Bagikan: