JAKARTA -- Gelombang kritik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menguat. Kali ini, sorotan datang dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Airlangga (BEM Unair) yang menginisiasi petisi daring untuk mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap salah satu program sosial terbesar yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Ruas Jalan Kabupaten di Nagori Bandar Tinggi Segera Diperbaiki: Masyarakat Ucapkan Terima Kasih Kepada Bupati Simalungun

Hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 10.00 WIB, petisi yang digagas BEM Unair tersebut telah mengumpulkan 26.727 tanda tangan terverifikasi. Angka itu menunjukkan tingginya perhatian publik terhadap polemik yang terus mengiringi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di berbagai daerah.

Baca juga: Sosialisasi 6 SPM di Kecamatan Bandar Huluan: Dekatkan Pelayanan dan Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Seruan tersebut disampaikan melalui akun Instagram resmi BEM Unair dan ditandatangani langsung oleh Presiden BEM Unair, Rizqi Senja. Dalam kampanye yang mereka lakukan, organisasi mahasiswa itu mengajak masyarakat untuk mendukung penghentian sementara program MBG sampai berbagai persoalan yang dinilai masih membayangi pelaksanaannya dapat diselesaikan secara tuntas.

Baca juga: Apresiasi Untuk Pemprov Jabar Dalam Antisipasi Bencana Kekeringan

Bagi BEM Unair, persoalan yang muncul tidak lagi sekadar menyangkut teknis pelaksanaan di lapangan. Mereka menilai terdapat masalah yang lebih mendasar terkait tata kelola program, pengawasan, serta akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Baca juga: Di Balik Isu Chatib Basri Gantikan Purbaya, Saat Pasar Menguji Kepercayaan terhadap Ekonomi Indonesia

Salah satu faktor yang menjadi perhatian utama adalah dinamika yang terjadi di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program tersebut. Polemik pergantian pimpinan serta proses hukum yang menyeret mantan kepala lembaga menjadi alasan yang menurut mereka tidak bisa diabaikan begitu saja.

Rizqi Senja menilai perkembangan tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai kesiapan dan kredibilitas tata kelola program. Menurutnya, ketika institusi yang menjadi ujung tombak pelaksanaan kebijakan menghadapi persoalan internal dan hukum, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang lebih mendalam sebelum program terus diperluas.

Karena itu, petisi dipilih sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi publik sekaligus menjadi bentuk tekanan moral kepada pemerintah agar melakukan peninjauan ulang terhadap kebijakan yang saat ini menyerap anggaran negara dalam jumlah besar.

Sikap kritis BEM Unair terhadap Program Makan Bergizi Gratis sebenarnya bukan hal baru. Sejak program tersebut mulai diperkenalkan, organisasi mahasiswa itu secara konsisten menyuarakan sejumlah catatan kritis terkait implementasi kebijakan.

Mereka menyoroti berbagai persoalan mulai dari kesiapan pelaksanaan di lapangan, efektivitas distribusi, penggunaan anggaran yang sangat besar, hingga dugaan praktik mark-up dalam pengadaan barang dan jasa yang sempat menjadi perbincangan publik.

BEM Unair menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan tidak berarti menolak upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Organisasi mahasiswa tersebut justru mengakui pentingnya intervensi negara untuk mengatasi persoalan gizi, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi.

Namun mereka menilai pelaksanaan program perlu lebih tepat sasaran. Salah satu usulan yang disampaikan adalah memfokuskan program Makan Bergizi Gratis pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau daerah 3T yang dinilai memiliki tingkat kebutuhan lebih tinggi dibandingkan kawasan perkotaan yang relatif memiliki akses pangan lebih baik.

Menurut mereka, pendekatan berbasis prioritas wilayah dapat meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan manfaat program benar-benar dirasakan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dalam petisi yang beredar secara daring, BEM Unair juga mengangkat sejumlah isu lain yang dianggap belum mendapatkan perhatian memadai. Keamanan pangan menjadi salah satu sorotan utama karena program berskala nasional tersebut melibatkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi makanan dalam jumlah sangat besar setiap harinya.

Selain itu, aspek transparansi penggunaan anggaran juga menjadi perhatian. Mereka meminta pemerintah membuka ruang pengawasan yang lebih luas agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana publik digunakan serta bagaimana mekanisme pengadaan dijalankan.

Kekhawatiran mengenai potensi praktik korupsi turut menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan. BEM Unair menilai pemerintah perlu memastikan seluruh proses pengelolaan program berjalan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Atas dasar itu, mereka meminta pemerintah menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis hingga berbagai persoalan yang dipersoalkan dapat dijawab secara transparan dan akuntabel. Menurut mereka, evaluasi menyeluruh merupakan langkah yang diperlukan untuk memastikan program tidak menimbulkan masalah yang lebih besar di kemudian hari.

Perkembangan petisi menunjukkan bahwa isu tersebut mendapat perhatian luas dari masyarakat. Jumlah penandatangan terus bertambah dalam waktu relatif singkat, sementara unggahan terkait petisi di berbagai platform media sosial memperoleh jutaan tayangan dan tingkat interaksi yang tinggi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis tidak lagi terbatas pada lingkungan kampus atau kalangan akademisi. Isu tersebut telah berkembang menjadi diskusi publik yang melibatkan masyarakat luas dengan berbagai sudut pandang mengenai efektivitas, transparansi, serta prioritas penggunaan anggaran negara.

Di satu sisi, program MBG dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Namun di sisi lain, muncul tuntutan agar pelaksanaannya benar-benar memenuhi prinsip akuntabilitas, tepat sasaran, dan bebas dari potensi penyimpangan.

Bagi BEM Unair, tujuan utama petisi ini bukan sekadar mengumpulkan tanda tangan. Mereka berharap pemerintah menjadikan gelombang aspirasi yang muncul sebagai bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Harapan mereka sederhana namun mendasar, yakni memastikan setiap kebijakan publik dijalankan dengan mengutamakan keselamatan, kesejahteraan, transparansi, dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. (Wy/Red)

Bagikan: