ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Penetapan 18 Mei Hari Tatar Sunda

BANDUNG – Perihal kinerja pembangunan, telah diungkapkan jelas dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur ( LKPJ) Gubernur Jabar tahun 2025. Salah satu kinerja yang dilaporkan itu adalah pembangunan infrastruktur.

Baca juga: Rekomendasi LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2025 Di Sektor Pendapatan Harus Jadi Perhatian

Kinerja infrastruktur, yang dilaporkan secara kuantitatif antara lain kemantapan jalan sebesar 91,68 persen dan Indeks kualitas infrastruktur sebesar 61,88 persen.

Baca juga: Legislatif Dukung Kebijakan Gubernur Pengendalian Alih Fungsi Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Barat

Kinerja kuantitatif itu menunjukkan korelasi dengan kondisi kinerja kualitatif bahwa pembangunan infrastruktur ada dalam keadaan sangat baik.

Baca juga: Kang Edwin Senjaya Tebar Bantuan Sarana Olahraga hingga Sekolah Anak Kurang Mampu di Margasari

Pihak legislatif Jabar tentunya sangat mengapresiasi atas kinerja tersebut karena kinerja tersebut menunjukkan pembangunan infrastruktur di Jabar ada dalam keadaan baik.

Kendati demikian, berbagai catatan perbaikan harus menjadi perhatian untuk tetap dilakukan upaya lanjutan.

Hal ini, diungkapkan Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan hal -hal yang harus menjadi perhatian dan itu merupakan langkah tindak lanjut itu sudah disampaikan dalam rekomendasi LKPJ yang sudah disampaikan pada rapat paripurna DPRD Jabar.

Rekomendasi tersebut, pertama percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan pada ruas jalan strategis berdampak tinggi untuk mendukung konektivitas, mengurangi kemacetan dan menekan kesenjangan kualitas infrastruktur antar wilayah.

Rekomendasi kedua, Percepatan penanganan titik kritis infrastruktur disertai kajian teknis menyeluruh atas kerusakan jalan berulang untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan kontruksi.

Rekomendasi ketiga, peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan integrasi penanganan infrastruktur untuk mendorong efektivitas penyerapan anggaran dan capaian kinerja.

Rekomendasi keempat, peningkatan kinerja belanja modal infrastruktur dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran 2025 yang mencapai 84, 58 persen melalui penguatan perencanaan dan pelaksanaan khususnya Jalan Provinsi serta penanganan ruas prioritas di wilayah Pantura dan Jabar bagian selatan.

Rekomendasi kelima, percepatan penanganan infrastruktur dasar pada daerah rawan bencana dan kawasan pertumbuhan baru guna mendukung pemerataan pembangunan dan ketahanan wilayah.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan dengan dilakukannya pembangunan jalan dengan beragam langkah, 
Kualitas jalan akan terus membaik, kondisi infrastruktur membaik dan cakupan infrastruktur jalan yang ada dalam keadaan mulus juga bertambah luas.

Harapan pihak legislatif Jabar, di tahun 2026, hal yang direkomendasikan dapat diselesaikan secara tuntas.

Penyelesaian pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan tidak parsial, demi mendukung kelancaran konektivitas, distribusi ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.(Adv)

Bagikan: