Adikarya Parlemen

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Belasungkawa Atas Gugurnya Anggota TNI Perjaga Perdamaian

Kabupaten Bandung -- Program strategis pemerintah untuk memperluas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang perumahan, yaitu program bedah rumah, kembali diluncurkan.
Peluncuran program bedah itu, difasilitasi oleh Kementerian KKP.

Baca juga: Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemprov Jabar Harus Lakukan Strategi Diversifikasi

Program bedah rumah itu, 
yang diluncurkan melalui Kementerian KKP secara simbolis dimulai dengan merenovasi 10 rumah di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung,

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Kemajuan Pariwisata Di Kabupaten Bandung

Peluncuran bedah rumah itu, yang salah satunya direalisasikan perdana di Kabupaten Bandung, diharapkan pelaksanaan bedah rumah harus menjadi model percontohan untuk daerah lainnya.

Baca juga: Kritisi LKPJ Gubernur Jabar Tahun 2025 Perlu Evaluasi Pengelolaan Aset

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bandung,  Mayjen ( Pyrn)  Dr. Taufik Hidayat, SH, MH, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan bagi Kabupaten Bandung, pelaksanaan program bedah rumah merupakan solusi konkrit kepada masyarakat terutama bagi masyarakat yang mempunyai penghasilan terbatas.

Fasilitasi bedah rumah melalui fasilitasi Kementerian KKP,  tentunya sangat membantu pemerintah daerah yang saat ini mempunyai keterbatasan dalam mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah masyarakat.

Bagi Pemerintah Provinsi Jabar,  dengan berkurangnya anggaran transper daerah berimplikasi pada efisiensi atau pengurangan di berbagai program salah satunya program rutilahu.

" semoga saja melalui program bedah rumah yang diluncurkan melalui Kementerian KKP dapat mempercepat penyelesaian rumah yang tak layak huni" kata Taufik.

Taufik, dalam keterangannya mengatakan  merujuk pada data yang disampaikan 
Bupati Bandung,  Dadang Supriatna yang mengatakan alokasi bedah rumah di Kabupaten Bandung, akan dialokasikan untuk 966 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di 63 desa di 23 kecamatan.

Harapan pihak legislatif Jabar, dalam rangka percepatan rumah yang tak layak huni , Pemkab setempat juga dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan rumah.

Jumlah rumah yang rusak di Kabupaten Bandung, dengan terjadinya bencana alam di berbagai daerah tentunya berpeluang akan bertambah.

Akibat bencana banjir atau juga longsor, kerap menyebabkan kerusakan fisik salah satunya tempat hunian masyarakat.

" Keadaan itu harus dicarikan solusinya sehingga tempat hunian masyarakat ada dalam kondisi layak" ujar Taufik.(Adv)

Bagikan: