Adikarya Parlemen

Baca juga: HUT RI Ke- 81 Pemerintah Konsisten Tingkatkan Kualitas Pembangunan

Bandung -- Bencana alam saat ini telah  terjadi di berbagai daerah. Salah satunya di Jabar. Bencana tersebut diantaranya banjir dan  longsor.

Baca juga: Komisi IV DPRD Kota Bandung Tinjau Kontingen Jambore Nasional 2026 di Cibubur

Bencana itu, kerap terjadi melanda di musim hujan. Bencana banjir dan longsor perlu terus diwaspadai apalagi dalam suasana cuaca ekstrem.

Baca juga: Fasilitasi Bibit Peternakan Perlu Perluasan

Beragam bencana yang terjadi di beberapa daerah. Di perkotaan banjir melanda kawasan permukiman. Sementara untuk daerah di desa, bencana longsor itu terjadi.

Baca juga: Sapa Warga Berbasis Budaya Ajang Jaga Pelestarian Budaya Lokal

Khusus di Kabupaten Sumedang, longsor kerap melanda beberapa lokasi termasuk ruas jalan. Longsor kerap terjadi di ruas jalan Cadas Pangeran.

Peristiwa bencana itu, harus dicarikan solusi dari hulu hingga hilir.  Sementara itu, untuk penanganannya membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak

Hal demikian, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini

Heri, dalam keterangannya mengatakan untuk membuat solusi Penanganan bencana alam, tahap pertama harus disiapkan kebijakan.

Kebijakan tersebut, adalah berupa regulasi yang mengatur tata ruang. Peristiwa bencana yang melanda berbagai wilayah harus dievaluasi bagaimana implementasi daerah dalam mentaati ketentuan tata ruang.

" Sehubungan dengan hal itu pihak legislatif Jabar menyarankan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Pemkab/Pemkot melakukan evaluasi atas pelaksanaan tata ruang dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai sektor" kata Heri.

Heri, dalam keterangannya mengatakan evaluasi yang menyeluruh dalam pemanfaatan tata ruang mendesak untuk segera dilakukan.
Pasalnya, bencana yang terjadi saat ini , salahsatunya disebabkan alih fungsi lahan.

* melalui evaluasi tentang pemanfaatan tata ruang alih fungsi dapat segera dihentikan, hutan dapat dipertahankan dan  sawah produktif tetap di pertahankan" kata Heri.

Heri, dalam keterangannya mengatakan hal yang bisa dilakukan di sektor hulu adalah memperluas kawasan hijau. Gerakan penanaman pohon itu perlu dilakukan secara masif.

Penanaman pohon perlu diperluas  terutama di kawasan hutan dan perkebunan serta lahan-lahan terlantar.

Gerakan penanaman pohon itu, bisa dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat bahkan partai politik.

Heri, dalam keterangannya mengatakan di Fraksi Gerindra DPRD Jabar tentunya juga itu juga sejalan dengan program partai memberikan dukungan gerakan perbaikan lingkungan di sektor hulu.

Kegiatan itu, sudah mulai dilaksanakan sejak awal Januari tahun 2026. Para anggota legislatif Jabar di daerah pemilihan membuat kegiatan penanaman pohon.

Khusus untuk di Kabupaten Sumedang, Penanaman pohon tak hanya direalisasikan di kawasan hutan, tetapi juga di kawasan desa .

Khusus untuk penanaman pohon di desa,itu difokuskan pada upaya untuk menjadikan desa sebagai kawasan produktif.

Jenis tanaman yang ditanam itu, tanaman yang memperkuat ketahanan pangan di desa.

Heri, dalam keterangannya mengatakan pihak legislatif Jabar juga memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Provinsi Jabar untuk memperbaiki sektor hilir yaitu memperbaiki kondisi infrastruktur.

Pihak legislatif Jabar mendukung dilakukannya penertiban bangunan liar serta memperbaiki kondisi infrastruktur pengairan seperti pengerukan sungai.(Adv)

Bagikan: