Penekanan pada Kualitas SDM, Infrastruktur, dan Teknologi Ramah Lingkungan di Sumut

Baca juga: Nasib Simbolon Berharap Lembaga Adat Dapat Memberi Solusi Terhadap Konflik Masyarakat Dikabupaten Samosir

Medan -- Suasana debat kedua Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2024, Rabu (6/11), di Hotel Santika Dyandra Medan, semakin panas ketika Calon Gubernur nomor urut 1 Bobby Nasution dan Calon Gubernur nomor urut 2 Edy Rahmayadi saling berbalas argumen terkait isu pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK), mobil listrik, hingga infrastruktur jalan. Tema debat yang berfokus pada “Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pembangunan Berkelanjutan” menjadi titik awal dari adu pendapat keduanya dalam menawarkan solusi atas persoalan tenaga kerja dan teknologi di Sumut.

Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja Lokal melalui BLK

Baca juga: Pastikan Surat Suara Aman, Kapolres Labusel Kunjungi PPK

Pada segmen kedua, Bobby Nasution menyampaikan usulnya untuk memperbanyak BLK di Sumut sebagai bagian dari upaya meningkatkan keahlian tenaga kerja lokal. Menurut Bobby, jumlah BLK di Sumut hanya ada satu dalam lima tahun terakhir, dan fasilitasnya pun belum diperbaiki.

Baca juga: Diguyur Hujan, Kapolrestabes Medan Tinjau Lokasi Terdampak Longsor di Desa Sembahe

“BLK cuma satu, itu pun fasilitasnya tak diperbaiki. Jangan cuma satu biji itu aja,” ujar Bobby dengan tegas.

Tanggapan langsung diberikan oleh Edy Rahmayadi, yang menilai Bobby tidak memahami data tentang BLK di Sumut. Menurut Edy, Sumut sebenarnya memiliki 17 BLK, meski belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan industri di daerah.

Baca juga: Ngatiyana-Adhitia Unggul di Pilkada Cimahi Berdasarkan Hasil Hitung Cepat Instrat

“Jadi jangan cuma baca BLK di Medan saja. BLK di Sumut ada 17, walau belum cukup untuk menjawab kebutuhan semua perusahaan,” sindir Edy, merujuk pada data yang ia miliki.

Namun, Bobby membalas bahwa BLK di Medan merupakan balai besar dari kementerian, bukan BLK daerah. Ia juga menantang Edy untuk menyebutkan lokasi tiga dari 17 BLK yang dimaksud.

“Kalau memang 17, sebutkan tiga saja, Pak. Di Medan itu balai besar dari kementerian, sementara BLK baru ada di Siantar,” jawab Bobby, mempertegas klaimnya.

Perdebatan soal Mobil Listrik

Persoalan lain yang menjadi perdebatan sengit adalah soal mobil listrik di Kota Medan. Edy Rahmayadi mengkritik pengadaan mobil listrik tersebut yang dinilainya tidak dikoordinasikan dengan pemerintah provinsi, meski bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat. Bobby dengan cepat menanggapi, menyebut bahwa mobil listrik itu adalah hasil kerja sama dengan pihak swasta, bukan bantuan pusat.

“Mobil listrik itu bukan bantuan pemerintah pusat, tapi hasil kerja sama dengan pihak swasta,” tegas Bobby, meredakan klaim Edy.

Komitmen Pembangunan Infrastruktur untuk Dukung Pariwisata dan Tenaga Kerja Lokal

Selain topik BLK dan mobil listrik, keduanya turut menyinggung isu pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung pariwisata. Edy menekankan pentingnya dukungan infrastruktur provinsi dan keterlibatan langsung pemerintah pusat, sementara Bobby menyoroti kondisi jalan di Sumut yang masih belum memadai untuk mendukung destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Brastagi, dan Kepulauan Nias.

Keduanya sepakat mengenai pentingnya peningkatan kualitas tenaga kerja di Sumut, namun berbeda pandangan soal efektivitas program BLK yang sudah ada dan bagaimana cara pengelolaan pembangunan infrastruktur dan teknologi yang lebih terstruktur. (Az)

Bagikan: