Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur: Demi Cegah Amuk Massa dan Lindungi Presiden Prabowo

Rocky Gerung Sarankan Gibran Mundur: Demi Cegah Amuk Massa dan Lindungi Presiden Prabowo

JAKARTA -- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Rocky Gerung mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Langkah itu dinilainya dapat meredam potensi kemarahan masyarakat yang memuncak akibat polemik ijazah.

Seperti dikutip dari Suara.com, Rocky menyampaikan saran tersebut dalam percakapan di kanal YouTube Akbar Faizal. Ia menilai pengunduran diri menjadi pilihan yang elegan untuk mencegah amuk massa dan menjaga Presiden Prabowo Subianto tidak terseret dalam kontroversi legitimasi pasangan kepemimpinannya.

“Alangkah elegannya kalau Gibran mengundurkan diri. Untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” kata Rocky.

Menurut Rocky, putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pendidikan telah menggeser persoalan ini menjadi isu politik yang panas. Bola panas kini berada di tangan DPR.

Ia menilai parlemen memegang kendali untuk menindaklanjuti keresahan publik setelah putusan tersebut dibacakan. Rocky mengingatkan agar masyarakat tetap menahan diri agar situasi tidak berkembang menjadi bentrokan fisik.

Rocky juga menyoroti akumulasi kekecewaan publik terkait isu ijazah yang melibatkan mantan Presiden Joko Widodo hingga Gibran. Ia menekankan pentingnya mencegah kemarahan tersebut berubah menjadi tuntutan yang lebih luas.

Ia meminta agar isu ini tidak dilengketkan kepada Presiden Prabowo. Fokus kritik, menurutnya, sebaiknya tetap tertuju pada posisi wakil presiden.

Rocky menyarankan Presiden Prabowo untuk tetap tenang dan tidak terpancing memberikan komentar terbuka. Menurutnya, komentar resmi dari presiden hanya akan memperburuk suasana yang sudah panas.

Pernyataan Rocky muncul di tengah kontroversi yang bermula dari gugatan terkait keabsahan dokumen kualifikasi pendidikan. Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi mengenai syarat pendidikan pejabat negara semakin memperuncing perdebatan publik hingga memunculkan desakan pengunduran diri demi menjaga stabilitas.

(Drt/Red)