21 Nov, 2026

Aktivis Jabar Desak DPRD Usut Temuan Rp56 Miliar dalam Pengelolaan Dana BOS Indramayu

Indofakta.com, 2026-11-20 08:47:24 WIB

Bagikan:

Bandung – Koordinator Aliansi Aktivis Jawa Barat, Agus Satria, mendesak DPRD Kabupaten Indramayu, DPRD Provinsi Jawa Barat, hingga DPR RI untuk mengusut temuan pengelolaan anggaran pendidikan senilai Rp56 miliar di Kabupaten Indramayu yang disebut berkaitan dengan kesalahan administrasi penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Baca juga: Bencana Alam Wilayah Di Kabupaten Bandung Sinergitas Penanganan Perlu Berlanjut

Dalam keterangan tertulis yang diterima media, Jumat (20/11/2026), Agus menyebut persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius karena menyangkut tata kelola anggaran pendidikan dan hak tenaga pendidik, khususnya guru honorer.

Baca juga: Susanto Triyogo Bagikan Pengalaman Berwirausaha kepada Yayasan Inspirasi Kebaikan Indonesia

Menurut Agus, temuan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tidak cukup diselesaikan dengan penjelasan adanya kesalahan administrasi atau salah penempatan pos anggaran.

Baca juga: DPRD Bandung Dorong Eks Palaguna Jadi RTH dan Pusat Ekspresi Budaya

Ia menilai perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan apakah persoalan tersebut sebatas kesalahan pencatatan atau terdapat indikasi pelanggaran lain dalam pengelolaan anggaran.

Baca juga: ADPSI Sebut Kursi Wapres, Bang Dasco Jadi Jalan Tengah

"Jangan sampai persoalan administrasi ini justru mengabaikan kepentingan guru honorer dan masa depan pendidikan anak-anak di Indramayu. Para wakil rakyat harus menggunakan fungsi pengawasannya," tegas Agus.

Agus memaparkan, salah satu persoalan yang perlu ditelusuri adalah pengalokasian Dana BOS, terutama terkait pembayaran honor guru dan tenaga kependidikan (PTK) paruh waktu.

Berdasarkan penjelasannya, alokasi pembayaran honor yang disebut mencapai Rp56 miliar atau 99,72 persen dari pagu anggaran diduga ditempatkan pada pos Belanja Pegawai, bukan Belanja Barang dan Jasa sebagaimana ketentuan yang menurutnya berlaku.

Agus menilai kondisi tersebut perlu diperiksa secara detail, termasuk proses perencanaan, verifikasi, penganggaran, hingga realisasi pembayaran kepada para penerima honor.

Ia juga meminta agar pemeriksaan memastikan keabsahan data penerima dan aliran dana di setiap satuan pendidikan. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menutup kemungkinan penyimpangan, termasuk dugaan penerima honor tidak sesuai data dan praktik pemotongan hak guru honorer.

Desak DPRD Panggil Pejabat Terkait

Aliansi Aktivis Jawa Barat mendesak para legislator untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.

Pihak yang diminta memberikan penjelasan antara lain Bupati Indramayu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu Dr. H. Caridin, S.Pd., M.Si., Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang disebut dijabat Pj. Sekda Drs. Aan Hendrajana Muljadi, M.Si., serta Plt. Kepala BKAD Maulana Malik, S.E.

Selain itu, Agus meminta seluruh kepala sekolah SD dan SMP di Kabupaten Indramayu membuka informasi terkait penggunaan dan pertanggungjawaban Dana BOS di masing-masing satuan pendidikan.

Ia juga mendorong DPRD menggunakan fungsi pengawasan melalui pemanggilan pihak eksekutif dan, apabila diperlukan, membentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami persoalan tersebut.

Agus turut meminta aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, melakukan pemeriksaan menyeluruh apabila ditemukan indikasi tindak pidana.

"Negara tidak boleh kalah oleh birokrasi yang tidak tertib. Jika terdapat pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum," ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD Jabar Minta Pemeriksaan Detail

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Diah Fitri Maryani, saat dimintai tanggapan melalui pesan WhatsApp, mengaku baru mengetahui informasi mengenai temuan tersebut.

Menurut Diah, apabila informasi itu benar, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan ketentuan administrasi dan pengalokasian anggaran.

Ia menegaskan, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana BOS senilai Rp56 miliar tersebut harus terlebih dahulu diperiksa secara detail untuk memastikan bentuk persoalan yang sebenarnya.

Pemeriksaan diperlukan guna membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun pelanggaran hukum dalam pengelolaan anggaran pendidikan tersebut.

Dengan demikian, persoalan temuan Rp56 miliar dalam pengelolaan Dana BOS Indramayu diharapkan dapat ditelusuri secara transparan dan menyeluruh, sehingga penggunaan anggaran pendidikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.(Nur)

Bagikan:

© 2026 Copyright: Indofakta Online