Kota Bandung -- Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung mendapat apresiasi dari Ombudsman Republik Indonesia atas kualitas infrastruktur dan fasilitas pelayanan yang dinilai mampu memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi. Hingga 10 November 2026, MPP utama Kota Bandung tercatat telah melayani sekitar 72.000 pengunjung.

Baca juga: Pangdam I/BB Tinjau Langsung Progres Pembangunan Yonif TP 954/NB di Asahan

Apresiasi tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI, Nuzran Joher, saat melakukan kunjungan ke MPP Kota Bandung, Jalan Cianjur Nomor 34, Kamis (12/11/2026).

Baca juga: Pemkot Bandung Raih Peringkat Terbaik Pertama Nasional Anindhita Wistara Data 2026

Dalam kunjungan yang didampingi Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, Nuzran menegaskan pentingnya menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan.

Baca juga: Pangdam III/Siliwangi Pimpin Penutupan TMMD ke-130 Kodim 0605/Subang, Hadirkan Berbagai Pelayanan untuk Masyarakat

“Kalau bisa diselesaikan sehari, kenapa harus diselesaikan seminggu? Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit?” ujar Nuzran.

Baca juga: DPKP Bandung Perkuat Mitigasi, 62 Ribu Pohon Dipantau Antisipasi Cuaca Ekstrem

Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan bagian dari supervisi dan verifikasi menjelang penilaian kepatuhan pelayanan publik tahun 2026.

Ia menegaskan, Ombudsman RI tidak hanya bertugas mengawasi dan menemukan kesalahan, tetapi juga memberikan peringatan dini kepada penyelenggara pelayanan agar terhindar dari praktik maladministrasi.

Nuzran berharap fasilitas pelayanan yang tersedia di Kota Bandung dapat semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan berkualitas yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Sekda Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menjelaskan, MPP Kota Bandung memiliki 32 gerai dengan 314 jenis layanan yang terintegrasi dalam satu lokasi.

Selain MPP utama, Pemkot Bandung juga menghadirkan layanan di kawasan Summarecon Bandung untuk menjangkau masyarakat di wilayah Bandung Timur. Hingga 10 November 2026, lokasi tersebut telah melayani sebanyak 22.442 pengunjung.

Iskandar menyebut peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, Pemkot Bandung terus mendorong peningkatan transparansi, kepastian prosedur, serta kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan pemerintah.

Melalui apresiasi Ombudsman RI tersebut, Pemkot Bandung diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam menghadirkan pelayanan publik yang profesional, efektif, dan akuntabel.(Fadly/jnl)

 

Sumber:Humas Kota Bandung

Bagikan: