ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Legislatif Jabar Tampung Aspirasi Pendidikan Di Ciater, Kabupaten Subang

BANDUNG— Saat ini, untuk menyelesaikan persoalan lingkungan, hal yang harus menjadi perhatian adalah upaya pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca juga: Komisi IV DPRD Jawa Barat Dorong Pemberdayaan Komunitas Jadi Strategi Pengelolaan Sampah dari Hulu


Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir.  Prasetyawati, MM dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Legislatif Jabar Ungkap Berbagai Kemajuan Pembangunan Di Jabar

Prasetyawati , dalam keterangannya mengatakan revitalisasi sungai tidak boleh sebatas pengerukan endapan lumpur (sedimentasi) secara berkala, melainkan harus menyentuh perbaikan ekosistem sempadan sungai.

Baca juga: CKG dan Revolusi Putih Jadi Giat Unggulan Program Dokling DPD Partai Gerindra Jabar

Kondisi eksisting saat ini, banyak area sempadan sungai di wilayah perkotaan maupun pedesaan telah beralih fungsi menjadi permukiman liar atau kawasan komersial tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang memadai. 
Kondisi ini menyempitkan penampang sungai dan mempercepat laju air bah saat hujan deras.

Pihak legislatif Jabar menyikapi kondisi ini mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk bertindak tegas.

"jangan ada pembiaran terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai maupun industri yang membuang limbah tanpa melalui proses IPAL standar" kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan hal lain yang harus menjadi perhatian 
diperlukan  ketegasan dalam Pengawasan lingkungan. Pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah tentunya harus memberikan manfaat yaitu 
 memberikan efek jera bagi pelaku perusak lingkungan hidup.

Prasetyawati, dalam bagian lain keterangannya mengapresiasi keterlibatan berbagai komunitas pencinta alam, gerakan relawan kebersihan sungai, serta peran Satgas Citarum Harum yang terus bergerak di lapangan. Kolaborasi antara kekuatan sipil dan pemerintah daerah dinilai sebagai fondasi utama untuk membangun budaya ramah lingkungan.

Langkah menjaga lingkungan hidup di Jawa Barat memerlukan perimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung alam.

Jabar sebagai daerah tujuan investasi utama di Indonesia,  membutuhkan ruang untuk kawasan industri dan perumahan.

“Namun, investasi yang merusak lingkungan pada akhirnya akan mendatangkan kerugian finansial yang jauh lebih besar akibat bencana alam,” jelas Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya juga menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran berbasis lingkungan (green budgeting) dalam APBD Jawa Barat.

Anggaran daerah harus secara proporsional dialokasikan untuk penanaman pohon di lahan kritis, pengadaan fasilitas pemilah sampah, pemeliharaan infrastruktur drainase, serta program rekayasa ekologi.

Prasetyawati, dalam bagian lain keterangannya mengatakan masa depan Jawa Barat sangat bergantung pada bagaimana mengelola lingkungan pada hari ini.

Hal yang harus menjadi perhatian  generasi mendatang tidak hanya menerima warisan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menikmati udara yang bersih, air yang layak, dan bumi Pasundan yang asri serta aman dari bencana.

" Kebijakan dan anggaran agar selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan itu yang harus terus menjadi perhatian dari para pemangku kepentingan" tutup Prasetyawati(adv)

Bagikan: