Bandung --- Anggota Komisi IV DPRD Kota Bandung, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd., mendorong penguatan sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya penanganan stunting, Tuberkulosis (TBC), serta optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kecamatan Bandung Kulon.

Baca juga: Legislatif Jabar Dukung Penguatan BIJB

Hal tersebut disampaikan Heri saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan Triwulan III dengan tema “Sinergi Lintas Sektor: Zero Stunting, Optimalisasi CKG, & Penanganan TBC” yang digelar di Kecamatan Bandung Kulon, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2026.

Baca juga: Pendapat Legislatif Jabar Untuk Perbaikan Pengelolaan Kawasan Hutan

Menurut Heri, Lokakarya Mini Kesehatan menjadi forum penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kewilayahan. Berbagai temuan dan masukan dari lapangan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengawasan DPRD bersama perangkat daerah terkait.

Baca juga: Legislatif Jabar Puji Pembinaan Peternak Di Jabar

Ia menilai DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi IV, memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan dan program kesehatan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah.

Baca juga: DPRD Kota Bandung Tegaskan Komitmen Pembangunan Berkelanjutan di HJKB Ke-216

“DPRD hadir bukan sebagai eksekutor, melainkan sebagai mitra strategis kewilayahan. Kita ingin memastikan setiap kebijakan kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Heri.

Dalam fungsi penganggaran, kata Heri, DPRD berperan memastikan dukungan APBD terhadap berbagai program kesehatan, termasuk kebutuhan Program Makanan Tambahan (PMT) dalam penanganan stunting, pelaksanaan skrining TBC, serta dukungan logistik untuk program CKG.

Dukungan anggaran tersebut, lanjutnya, perlu dialokasikan secara proporsional dan tepat sasaran agar pelaksanaan program kesehatan dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Sementara dalam fungsi pengawasan, DPRD dapat melakukan monitoring terhadap pelaksanaan program bersama pemerintah kewilayahan dan puskesmas. Pengawasan tersebut sekaligus menjadi sarana untuk menginventarisasi berbagai kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program di lapangan.

Adapun melalui fungsi pembentukan regulasi, DPRD mendorong kebijakan daerah yang dapat memperkuat terciptanya lingkungan sehat, peningkatan sanitasi, serta kemudahan akses dan rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Heri menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak semata-mata diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat.

“Program penanganan stunting, TBC, maupun CKG harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, seluruh program harus dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai unsur,” katanya.

Terkait penanganan stunting, Heri mendorong adanya intervensi yang lebih terarah dan kolaboratif, terutama pada wilayah yang masih menghadapi persoalan stunting.

Menurut Heri, upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, serta masyarakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan juga perlu terus ditingkatkan. Program CKG, kata Heri, dapat menjadi momentum bagi masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, untuk melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan kesehatan.

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh program kesehatan ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, puskesmas, kader, dan masyarakat harus terus diperkuat,” kata Heri.

Melalui penguatan sinergi lintas sektor tersebut, Kecamatan Bandung Kulon diharapkan mampu terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat upaya mewujudkan Bandung Kulon Sehat dan Kota Bandung Zero Stunting. ( Y CHS/Rls-DPRD-Bdg).

Bagikan: