Bandung - Program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah pemilihan sudah dilaksanakan oleh anggota DPRD Jabar.

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Pesan Di MMS

Kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, yang berlangsung di beberapa daerah di Kabupaten Bekasi, dalam tahun 2026 ini, masalah yang kerap disampaikan oleh masyarakat pada kegiatan tersebut diantaranya persoalan pelayanan pendidikan.

Baca juga: Pemprov Jabar Himpun Gagasan Tokoh Sunda untuk Wujudkan Jabar Istimewa

Hal ini, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bekasi, Irpan Haeroni, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: HUT Ke-1 Partai Rakyat Indonesia Berlangsung Meriah, DPD PRI Sumut Siap Hadapi Pemilu 2029 Mendatang

Irpan, dalam keterangannya mengatakan aspirasi dari masyarakat Bekasi untuk bidang pendidikan beragam. Keluhan yang muncul sekolah rusak.

Baca juga: Konektivitas Wilayah Di Kabupaten Sumedang Harus Jadi Prioritas

Langkah tindak lanjut dari keluhan ini tentunya soal sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Provinsi Jabar.

Kolaborasi diperlukan karena kerusakan sekolah tak hanya terjadi di jenjang SMA/SMK tentunya kalau sekolah di jenjang ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jabar.

Kerusakan sekolah di Kabupaten Bekasi, juga terjadi di jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan Pemkab.

" Menyikapi kondisi itu untuk menyelesaikan Persoalan pendidikan di Kabupaten Bekasi sinergitas dan sharing pendanaan yang proporsional itu perlu diimplementasikan" kata Irpan.

Irpan, dalam keterangannya mengatakan  persoalan pendidikan yang kerap muncul juga di Kabupaten Bekasi, yaitu soal SPMB.

DI kabupaten Bekasi,  SMPB kerap dilanda kekisruhan, salah satunya soal zonasi dan juga soal rombongan belajar.

Irpan, dalam keterangannya mengatakan kunci untuk menyelesaikan persoalan  tersebut koordinasi antara Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar.

Pihak Pemerintah Provinsi Jabar melalui Dinas Pendidikan berkenaan dengan layanan siswa yang mengikuti SPMB, tinggal berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten.

" melalui koordinasi tersebut dapat diketahui berapa jumlah lulusan SMP sehingga kebutuhan untuk seleksi  SPMB dan rombongan belajar dapat diketahui" ujar Irpan.(Adv)

Bagikan: