KOTA BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya menjaga harmoni dan sinergi antarlembaga dalam mewujudkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca juga: Teknologi Pengolahan Sampah Dislitbangad Tuai Apresiasi Pemprov Jabar

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Acara Lepas Sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat Tahun 2026 di Bale Gede Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (2/6/2026).

Baca juga: Karawang Tuan Rumah Kongres XI Angkatan Muda Siliwangi (AMS)

Sutikno resmi menjabat sebagai Kajati Jabar pada 29 April 2026, menggantikan Hermon Dekristo yang mendapatkan promosi sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer (Sesjampidmil).

Baca juga: Pewarta Polrestabes Medan Rutin Gelar Jumat Barokah untuk Pererat Hubungan dengan Masyarakat

Dalam sambutannya, KDM, sapaan Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa acara tersebut menjadi salah satu upaya untuk membangun silaturahmi dan mengharmonikan seluruh unsur pemerintahan.

"Kita sinergi antarlembaga sebagaimana yang sudah dilaksanakan seperti tahun kemarin. Dilakukan percepatan, _supporting_ dan mitigasi setiap penyimpangan sejak dini," kata KDM.

Baca juga: Polrestabes Medan Sembelih 27 Hewan Kurban, Kapolrestabes : Kurban Bentuk Nyata Kepedulian dan Komitmen Polri Tehadap Masyarakat

KDM juga mengucapkan selamat datang kepada Sutikno sebagai Kajati Jabar yang baru. Ia berharap pihaknya bisa menjalin kerja sama kedepannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kepada Hermon Dekristo, yang mendapatkan promosi sebagai Sesjampidmil, KDM berharap kepindahannya ke jenjang yang lebih tinggi menjadi jalan meraih kesuksesan sesuai dengan tujuan hidup untuk mengabdikan diri kepada bangsa dan negara.

"Semoga Bapak menjadi jembatan kami membangun hubungan harmoni antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat dan dengan jajaran TNI/ Polri," tuturnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kajati Jabar 
Sutikno menyatakan siap melakukan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta pemerintah kota dan kabupaten.

Menurutnya, Kejaksaan akan memberikan pendapat hukum tanpa diminta terkait hal-hal tertentu yang akan memberikan dampak positif terhadap pemerintah daerah.(Nr)

Bagikan: