17 May, 2026

Pangdam III/Slw Hadiri Launching KDKMP Bersama Presiden RI

Indofakta.com, 2026-05-16 19:38:49 WIB

Bagikan:

Kabupaten Bandung Barat -- Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kosasih, S.E., M.M., menghadiri kegiatan Launching Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 1.061 titik wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah secara virtual bersama Presiden RI Prabowo Subianto, bertempat di KDKMP Desa Cilame Perumahan Cilame Permai, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat,pada hari Sabtu (tanggal 16/05/2026.

Baca juga: HUT ke-80 Kodam III/Slw Gelar Lomba Ton Tangkas

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasdam III/Siliwangi, Wakil Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Jawa Barat, Kajati Jawa Barat, para Asisten Kasdam III/Siliwangi, Danpomdam III/Siliwangi, Kapendam III/Siliwangi, Walikota Cimahi, Wakil Bupati Bandung Barat, Dandim 0609/Cimahi, serta Kapolres Cimahi.

Baca juga: Alma Wiranta Tegaskan Hapus Pidana Kurungan di Perda Bogor, Deadline 2 Januari 2027

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa koperasi harus menjadi pilar utama dalam memperkuat kedaulatan pangan dan ekonomi nasional. Menurut Presiden, koperasi merupakan “soko guru” ekonomi desa yang mampu mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.

Pentingnya memutus rantai distribusi yang panjang dan ketergantungan terhadap tengkulak. Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, para petani diharapkan memperoleh harga jual yang lebih adil, sementara masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga terjangkau melalui gerai dan gudang desa.

Baca juga: Diikuti 1.200 Atlet, Hadi Tjahyanto Buka Kejurnas Karate Piala Ketum PB FORKI IV 2026 Di Bandung

Selain itu, Presiden mengingatkan semangat “berdikari” sebagaimana dicita-citakan Proklamator Soekarno, yakni kemampuan bangsa Indonesia untuk berdiri di atas kaki sendiri dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat.

Baca juga: Perkuat Integritas Pemasyarakatan, Lapas Perempuan Jakarta Gelar Ikrar Bersih dari Narkoba, Handphone Ilegal, dan Penipuan

Program KDKMP juga diarahkan agar dikelola secara modern, transparan, dan berbasis digital. Presiden menilai koperasi tidak lagi dapat dijalankan secara tradisional, melainkan harus profesional sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Program tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mewujudkan keadilan sosial serta pemerataan ekonomi, sehingga perputaran uang tidak hanya terpusat di kota-kota besar tetapi juga dapat dirasakan hingga pelosok desa.

Melalui program nasional tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya lebih dari satu juta lapangan kerja di seluruh Indonesia, dengan estimasi setiap koperasi mampu menyerap sekitar 18 tenaga kerja. (Y CHS/Rls-Pendam III/Siliwangi).

Bagikan:

© 2026 Copyright: Indofakta Online