ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Sinergitas Pembangunan

BANDUNG – Dalam upaya mendukung sektor ketahanan pangan, upaya peningkatan kualitas dan cakupan sistem pengairan di Jawa Barat harus mendapat perhatian yang serius dan jadi prioritas dari Pemprov Jawa Barat.

Baca juga: Legislatif Jabar Tanggapi Rencana Revitalisasi Keraton di Cirebon

Hal tersebut, diungkapkan  Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Prasetyawati, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Milangkala Tatar Sunda Momentum Memantapkan Jabar Istimewa

Infrastruktur pengairan, ungkap Prasetyawati merupakan tulang punggung sektor pertanian dan ketahanan pangan di Jawa Barat.  

Baca juga: Kerjasama Pengelolaan Sampah Butuh Percepatan

Sektor pertanian yang menjadi tumpuan ekonomi masyarakat perdesaan di Jawa Barat sangat bergantung pada sistem irigasi yang memadai.

"ketahanan pangan, kita tidak bisa lepas dari pengairan. Jawa Barat punya potensi pertanian luar biasa, tapi kalau irigasinya rusak, petani tidak bisa panen maksimal," kata  Prasetyawati,

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan merujuk pada 
Data dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa dari total jaringan irigasi seluas 1,2 juta hektare, lebih dari 35 persen mengalami kerusakan ringan hingga berat.

Kerusakan ini berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan menurunkan kesejahteraan petani.

"Komisi 4 DPRD Jabar sudah menyoroti hal ini dalam rapat-rapat kerja. Kami mendorong agar Pemprov fokus pada rehabilitasi jaringan irigasi teknis, terutama di kawasan sentra produksi padi seperti Indramayu, Subang, Karawang, dan Cianjur," terang Prasetyawati.

Selain kerusakan infrastruktur, sambung Prasetyawati perubahan iklim juga menjadi tantangan serius. Curah hujan yang tidak menentu dan musim kemarau yang lebih panjang mengakibatkan kekeringan di sejumlah daerah. Prasetyawati menekankan pentingnya pembangunan embung dan bendungan kecil untuk menampung air saat musim hujan dan digunakan saat kemarau.

“embung desa itu jangan dianggap kecil, justru itu solusi lokal yang sangat efektif. Kami terus mendorong agar anggaran desa diarahkan untuk membuat embung dan sumur resapan,” kata Prasetyawati.

Program pembangunan embung yang didorong oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian PUPR juga diharapkan bisa disinergikan dengan program di provinsi dan kabupaten.

Menurut Prasetyawati, pembangunan pengairan harus terintegrasi dari hulu ke hilir, bukan berjalan sendiri-sendiri antar lembaga.

Selain faktor teknis, Prasetyawati juga menyoroti persoalan tata kelola dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri atau permukiman.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan banyak kawasan yang semula produktif berubah fungsi karena lemahnya pengawasan dan kepentingan jangka pendek.

“Kalau kita tidak ketat menjaga lahan-lahan pertanian, maka pengairan sehebat apapun tidak akan bermanfaat. Ini harus dikontrol dengan Perda dan pengawasan langsung dari pemda,” Tamba Prasetyawati.

Pemprov Jawa Barat , sambung Prasetyawati harus memperkuat koordinasi lintas sektor dan melibatkan DPRD dalam pengawasan dan legislasi.

 Komisi 4 DPRD Jabar, secara konsisten mendorong lahirnya kebijakan proteksi terhadap lahan produktif, termasuk zona irigasi prioritas.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan diperlukan  evaluasi berkala terhadap proyek-proyek pengairan yang didanai oleh APBD. Pasalnya, masih banyak proyek irigasi yang pembangunannya tidak optimal, mangkrak, atau tidak berfungsi karena salah perencanaan.

“Kita butuh perencanaan yang matang, survei teknis yang akurat, dan pelibatan masyarakat. Banyak irigasi dibangun, tetapi airnya tidak sampai ke sawah. Namun di kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi, saya percaya ini akan tertata,” kata Prasetyawati.

Prawan, dalam bagian lain keterangannya mengatakan untuk tahun anggaran 2025-2026, Komisi 4 DPRD Jabar mendorong agar anggaran pengairan mendapat porsi yang besar.

Pembangunan jaringan primer dan sekunder harus diimbangi dengan pemeliharaan, pelatihan operator, serta edukasi kepada kelompok tani.

“Petani juga harus dilibatkan dalam perencanaan. Jangan hanya bangun proyek, tapi setelah itu tidak ada yang bisa memelihara. Maka kita perlu program pemberdayaan dan pelatihan pengelolaan irigasi,” kata Prasetyawati.

Prasetyawati , dalam keterangannya juga mengajak semua elemen masyarakat untuk ikut menjaga dan merawat sumber daya air.(Adv)

Bagikan: