Bandung -- Program tahunan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Jabar sudah digelar di berbagai OPD. Salah satunya diselenggarakan oleh Kesbangpol Jabar.

Baca juga: Aplikasi Nyari Gawe Semakin Diandalkan, Total Pelamar Kerja Capai Setengah Juta Orang

Penyelenggaraan kegiatan tersebut, sudah dilaksanakan pekan ini yang dihadiri Kesbangpol di seluruh daerah di Jabar.

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Belasungkawa Atas Gugurnya Anggota TNI Perjaga Perdamaian

" adapun isu yang menguat dari forum itu demokrasi Jabar yang berkualitas" ungkap Plt Kepala Kesbangpol Jabar, Drs. Sapta Yulianto Dasuki, M.A.P dalam keterangannya kepada Indofakta, baru-baru ini.

Baca juga: Penggunaan Kendaraan Listrik, Pemprov Jabar Harus Lakukan Strategi Diversifikasi

Sapta, dalam keterangannya mengatakan Forum OPD Kesbangpol mengangkat tema "penguatan kapasitas pemerintahan umum untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas" , sejalan dengan tema tersebut,  melalui forum OPD diharapkan terjalin koordinasi, kesepahaman dan komunikasi serta sinergitas pelaksanaan tugas bidang kesatuan bangsa dan politik antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Jabar terutama untuk penyelarasan program/kegiatan.

Penyelarasan ini, penting untuk dilakukan terutama dalam penanganan isu strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Baca juga: Legislatif Jabar Apresiasi Kemajuan Pariwisata Di Kabupaten Bandung

Sapta, dalam keterangannya mengatakan Jabar saat ini memasuki babak baru dalam kepemimpinan dengan terpilihnya Gubernur periode 2024-2029.

Kepemimpinan baru ini tentunya membawa harapan baru bagi peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih  baik, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta lebih berorientasi pada prinsip -prinsip demonstrasi yang berkualitas.

" Sejalan dengan hal itu pemerintahan umum di daerah harus semakin kuat, profesional dan mampu menjawab tantangan zaman " kata Sapta.

Kesbangpol Jabar , sambung Sapta memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan proses demokrasi di daerah berjalan dengan baik.

Demokrasi yang berkualitas, tak hanya tentang mekanisme Pemilu yang transparan, tetapi juga mencakup keterlibatan aktif dari masyarakat dalam pengambilan kebijakan, penguatan kelembagaan pemerintahan serta stabilitas sosial yang kondusif , ujar Sapta.(Nr)

Bagikan: