Catatan LKPJ Gubernur Jabar 2025 Kondisi Investasi Membaik
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG — Potret kondisi pembangunan di Jabar, salah satunya terungkap dalam pencapaian keberhasilan kinerja beberapa sektor pertanian, hal itu terungkap dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Jabar /LKPJ Gubernur Jabar tahun 2025.
Pada LKPJ tersebut, untuk capaian iklim investasi, yang dibuktikan dengan realisasi penanaman modal kini ada dalam kondisi membaik
*Pada LKPJ tersebut realisasi investasi sudah mencapai Rp . 296,80 triliun, kondisi ini menunjukkan kondisi investasi di Jabar kian kondusif* ungkap Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Heri, dalam keterangannya mengatakan kian membaiknya kondisi investasi di Jabar itu berkorelasi dengan beberapa kondisi faktual.
Kondisi faktual, sebagai mana terungkap dalam LKPJ Gubernur Jabar tahun 2025, diantaranya indeks pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,85 persen.
Kondisi faktual berikutnya yang berkorelasi dengan kemajuan investasi, adalah penurunan prosentase pengangguran terbuka yang kini dalam LKPJ Gubernur Jabar tahun 2025 ada di angka 6,66 persen.
Heri, dalam keterangannya mengatakan dengan adanya kondisi faktual itu diantaranya
Salah satu upaya pemerintah untuk membuka lapangan kerja, dengan hal yang menjadi sasarannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, itu ditempuh dengan memperkuat strategi untuk menarik Penanaman modal, baik Modal Asing maupun investasi dalam negeri.
*Pengangguran terbuka kian berkurang itu salah satunya disebabkan oleh adanya perluasan Investasi melalui perluasan Investasi, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan kian bertambah* jelas Heri.
Heri, dalam keterangannya mengatakan prestasi dalam investasi ini, harus dipertahankan
Upaya yang perlu ditempuh, upaya menarik investor untuk datang ke Jabar harus dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan.
*demi kemajuan pembangunan ekonomi melalui dukungan investasi, perlu upaya konkret dari pemerintah untuk pengelolaan iklim investasi yang sehat, kepastian hukum, dan penyederhanaan birokrasi* kata Heri
Heri, dalam keterangannya mengatakan hingga saat ini Hawa Barat memiliki daya tarik ekonomi yang luar biasa besar, baik dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, maupun kedekatan geografis dengan pusat ekonomi nasional seperti DKI Jakarta.
Potensi ini, harus dikelola secara optimal.
Investor asing sebenarnya sudah lama menaruh minat besar ke Jawa Barat, terutama di kawasan industri seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Subang.
Namun, tantangannya adalah bagaimana kita menciptakan iklim investasi yang benar-benar ramah, efisien, dan bebas dari hambatan birokrasi.
Heri Ukasah , dalam keterangannya menjelaskan strategi menarik PMA tidak bisa lagi dilakukan dengan cara konvensional. Pemerintah daerah perlu melakukan branding investment secara lebih agresif dan profesional.
Dalam hal ini, Jawa Barat perlu memiliki lembaga promosi investasi yang tangguh dan terintegrasi dengan lembaga nasional seperti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
“Promosi investasi tidak cukup hanya dalam bentuk pameran atau forum bisnis. Kita perlu pendekatan digital, publikasi berkelanjutan, dan diplomasi ekonomi yang aktif. Investor perlu merasa yakin bahwa Jawa Barat punya kepastian jangka panjang dan stabilitas politik yang mendukung,” jelas Heri.
Jawa Barat, sambung Heri perlu menonjolkan keunggulan spesifik di tiap wilayah. Misalnya, kawasan Rebana Metropolitan (Cirebon–Patimban–Kertajati) yang berpotensi besar menjadi pusat logistik dan manufaktur global, sedangkan daerah selatan seperti Sukabumi dan Pangandaran bisa diarahkan untuk investasi berbasis pariwisata dan agroindustri.
Pendekatan sektoral dan wilayah itu penting. Jangan sampai promosi investasi kita bersifat umum dan tidak fokus. Setiap daerah punya karakter dan daya tarik berbeda yang bisa dijual ke investor asing.
Salah satu syarat utama agar investasi asing bisa tumbuh sehat menurut Heri Ukasah adalah infrastruktur dasar yang memadai serta kepastian hukum.
Sehubungan dengan harapan itu, langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus mempercepat pembangunan infrastruktur strategis, seperti jalan provinsi, pelabuhan Patimban, dan Bandara Kertajati layak untuk diapresiasi.
Infrastruktur , jelas Heri merupakan wajah pertama yang dilihat investor. Mereka tidak mau berinvestasi di daerah yang akses logistiknya mahal dan tidak efisien.
“Karena itu, keberadaan jalan tol, pelabuhan, dan bandara di Jawa Barat adalah nilai tambah yang luar biasa. Tugas kita di DPRD adalah memastikan semua infrastruktur itu berjalan sesuai target dan bermanfaat langsung untuk investasi,” jelas Heri.
Namun, sambung Heri pembangunan fisik saja tidak cukup. Hal yang menjadi perhatian, kepastian hukum dan keamanan investasi, termasuk perlindungan hak usaha dan mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
“Banyak investor ragu karena mereka khawatir dengan perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau kurangnya perlindungan hukum terhadap modal asing. Ini harus dibenahi. Jawa Barat harus jadi contoh provinsi dengan tata kelola investasi paling transparan dan terpercaya di Indonesia,” kata Heri.
Heri, dalam bagian lain keterangannya mengatakan
dalam konteks kebijakan daerah, Komisi 3 DPRD Jawa Barat berkomitmen mendukung langkah eksekutif untuk memperkuat daya saing investasi.
DPRD Jabar, tentunya terus berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang adaptif dan mendorong efisiensi birokrasi perizinan.
“DPRD Jabar bukan hanya lembaga pengawas, tetapi juga mitra pembangunan. Kami ingin setiap regulasi daerah tidak menghambat, tetapi justru memfasilitasi investasi. Termasuk dalam hal perizinan, insentif fiskal, dan penyediaan lahan industri,” tutur Heri.
Heri , dalam keterangannya mengatakan kolaborasi antara DPRD, Pemprov, dan pemerintah kabupaten/kota ini menjadi sangat penting, terutama karena sebagian besar perizinan dan urusan lahan masih berada di tingkat daerah.
“Koordinasi lintas wilayah harus kuat. Jangan sampai ada perbedaan kebijakan antara provinsi dan kabupaten yang malah membuat investor bingung. Kita perlu satu peta kebijakan investasi Jawa Barat yang terpadu,” ujar Heri.(Adv)
