JAKARTA -- Istilah "Londo Ireng" yang terlontar dari Presiden Prabowo Subianto akhirnya sampai ke telinga mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.  Bagi Mahfud, kata itu bukan sekadar retorika politik biasa, melainkan sebentuk label yang sangat menyakitkan.

Baca juga: Jumat Barokah Pewarta Polrestabes Medan Wadah Silaturahmi dan Pererat Sinergi Media dan Kepolisian

Lewat kanal YouTube pribadinya pada Selasa malam, 28 Juli 2026, Mahfud merespons pidato Presiden yang dinilainya sarat kontradiksi.  Lima hari sebelumnya, di panggung Hari Lahir Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kamis, 23 Juli 2026, Prabowo menyebut para pengkritik pemerintah yang berasal dari kalangan jurnalis, pengamat, hingga aktivis LSM sebagai "Londo Ireng".

Baca juga: Selain Kegiatan Jurnalistik, IWQI Lebak Rutin Gelar 'Jumat Berkah' untuk Warga Sekitar

Mahfud tidak menunda-nunda penilaiannya.  "Yang pertama terbetik di benak saya, Presiden terlihat tidak suka pada kritik," ujarnya.

Baca juga: Pangdam III Siliwangi Ajak Wujudkan Generasi Perkuat Karakter Prajurit Saat Kunker Ke Tasikmalaya

Menurut Mahfud, pemerintah kerap mempersilakan publik untuk menyampaikan kritik dalam koridor demokrasi.  Namun ketika suara-suara itu bermunculan, para pelontarnya justru dicap dengan sebutan yang berkonotasi pengkhianat.

Baca juga: Kursi Roda Hotman Paris dan 74 Kg Emas yang Ditinggalkan: Dokter Marah, Saraf Kejepit, dan Kasus yang Kehilangan Bintangnya

Dalam penjelasannya, Mahfud mengurai beban sejarah yang melekat pada istilah "Londo Ireng".  Ia menegaskan bahwa dalam historiografi perjuangan Nusantara, sebutan itu merujuk pada pihak-pihak yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial Belanda melawan rakyatnya sendiri.

"Londo Ireng itu dalam sejarah identik dengan pengkhianatan terhadap perjuangan bangsa," katanya.  "Karena itu, ketika istilah tersebut diarahkan kepada jurnalis, akademisi, pengamat, atau kelompok masyarakat sipil yang menyampaikan kritik, tentu terasa sangat menyakitkan."

Guru Besar Hukum Tata Negara itu lalu membedah makna kritik dalam negara demokrasi.  Ia menolak keras jika fungsi kontrol dari pers dan masyarakat sipil disamakan dengan tindakan merugikan bangsa.

"Para jurnalis itu pengkritik yang sehat," tegas Mahfud.  "Mereka mengkritik karena cinta kepada bangsa, bukan untuk menghancurkan negara."

Mahfud mengaku tak habis pikir mengapa kritik berbasis data yang disertai solusi harus dikaitkan dengan kepentingan asing.  Ia menjamin bahwa arus kritik yang ada tidak memiliki hubungan apa pun dengan pihak luar, melainkan lahir murni dari kepedulian terhadap nasib republik.

Lebih jauh, Mahfud menyentil sejarah kelahiran Indonesia yang justru digerakkan oleh masyarakat sipil.  Pers, organisasi masyarakat, dan para tokoh pergerakan dulu adalah para pengkritik paling lantang terhadap kekuasaan kolonial.  "Republik ini tumbuh dari gerakan masyarakat sipil," ujarnya.  "Jangan sampai fungsi kritik yang lahir karena cinta kepada bangsa justru dipersepsikan sebagai pengkhianatan."

Di hari yang sama, suara berbeda muncul dari pihak pemerintah.  Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, merespons polemik ini dari Surabaya.  Ia memilih untuk tidak masuk ke perdebatan soal diksi kontroversial itu.

Qodari meminta publik untuk tidak memotong satu bagian pidato Presiden.  Ia menekankan bahwa keseluruhan pidato itu substansinya adalah pembelaan terhadap kepentingan rakyat.

Dengan bersemangat, Qodari lalu merinci daftar program pro-rakyat yang disinggung Prabowo.  Mulai dari peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan, swasembada pangan, ketahanan energi, akselerasi Blok Masela, hingga janji memberantas praktik under-invoicing yang disebut merugikan negara hingga Rp600 triliun per tahun.

Namun, ketika wartawan kembali mendesak untuk mendapat penjelasan soal penyebutan jurnalis dan LSM sebagai "Londo Ireng", Qodari bergeming.  Ia tak mau menafsirkan lebih jauh.

"Substansi, teman-teman. Substansi," katanya singkat, seraya mengakhiri sesi tanya jawab.

Sikap saling silang itu menampakkan benturan antara tafsir kekuasaan dan memori sejarah yang belum sembuh.  Ketika kritik publik dijawab dengan label yang menyamakan pengkritik sebagai pengkhianat, luka lama kembali berdarah, dan Mahfud MD berdiri di garis depan untuk mengingatkan bahwa republik ini dibangun oleh para pemberani yang dahulu juga dicap serupa.

(Wy/Red)

Bagikan: