BANDUNG -- Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari balik gerbang salah satu sekolah menengah atas negeri favorit di Kota Bandung. Seorang kepala sekolah, yang seharusnya menjadi teladan integritas dan kepatuhan pada aturan, justru mengubah lingkungan sekolah menjadi tempat bermukim pribadinya. Bukan sekadar lembur hingga larut malam. Ia benar-benar menginap. Berhari-hari. Tanpa dasar hukum yang jelas.

Baca juga: Ledakan Dahsyat Hancurkan Rumah di Kompleks Grand Polonia Medan, Sejumlah Korban Dilaporkan Tewas

Selasa, 21 Juli 2026, menjadi titik awal terbukanya tabir keganjilan ini. Dikutip dari Bandung Berita, Kepala SMAN 16 Bandung, Iman Budiman, secara resmi mengakui bahwa dirinya telah beberapa kali menginap di lingkungan sekolah selama masa jabatannya. Pengakuan ini tertuang dalam surat balasan tertanggal 21 Juli 2026 yang dikirimkan kepada media setelah pertanyaan-pertanyaan kritis mulai berdatangan dari orang tua siswa dan warga sekitar.

Baca juga: Pangdam III Slw Resmikan Jembatan Garuda Suci, Perkuat Akses Dan Dorong Perekonomian Masyarakat Sukabumi

Ini bukan cerita tentang dedikasi seorang pendidik yang rela mengorbankan waktu istirahat demi kemajuan anak didiknya.

Baca juga: Sarasehan Jurnalis Peduli Keluarga Dorong Penguatan Peran Media Mitra Strategis Bangun Ketahanan Keluarga

Ini cerita tentang batas antara pengabdian dan penyalahgunaan fasilitas negara yang semakin kabur.

Baca juga: Spanyol Juara Piala Dunia 2026, Pangdam III Siliwangi Nobar Bersama Ribuan Warga Di Makodam III/Slw

Jika kita runut dari awal, keganjilan ini mencuat bukan karena laporan resmi dari dinas terkait, melainkan dari bisik-bisik warga yang bertanya-tanya. Mengapa lampu di ruangan tertentu di SMAN 16 Bandung sering menyala hingga larut malam? Mengapa ada aktivitas domestik yang terlihat di area yang seharusnya sepi selepas jam belajar? Siapa yang tinggal di balik tembok sekolah itu?

Media kemudian bergerak. Surat konfirmasi dilayangkan. Dan jawaban yang datang justru membuka lebih banyak pertanyaan daripada menyelesaikan teka-teki.

Iman Budiman memberikan pembelaan. Jarak tempat tinggalnya jauh dari sekolah, katanya. Tidak ada rumah dinas yang disediakan untuk kepala sekolah di SMAN 16 Bandung. Maka, demi efektivitas tugas, demi pengawasan keamanan, demi respons cepat terhadap kondisi darurat, ia memutuskan untuk menginap di lingkungan sekolah.

Argumentasi ini terdengar heroik. Tapi coba kita kupas satu per satu.

Pertama, soal rumah dinas. Fakta bahwa SMAN 16 Bandung tidak memiliki rumah dinas adalah realitas infrastruktur. Namun, apakah ketiadaan fasilitas ini lantas memberikan legitimasi kepada seorang pejabat untuk mengonversi ruang kelas atau ruangan lain menjadi tempat tinggal pribadi? Di mana batasannya? Jika logika ini dipakai, maka setiap guru yang rumahnya jauh berhak mendirikan tenda di lapangan upacara.

Kedua, soal efektivitas tugas. Kepala sekolah adalah jabatan struktural dengan jam kerja yang jelas. Tidak ada regulasi yang mewajibkan seorang kepala sekolah untuk tinggal di dalam kompleks sekolah demi menjalankan fungsinya. Jika setiap pejabat negara beralasan “demi efektivitas” lalu tinggal di kantornya, kita akan melihat gedung-gedung kementerian berubah menjadi asrama pejabat.

Ketiga, soal pengawasan keamanan. Untuk urusan ini, sekolah memiliki petugas keamanan. Ada satpam. Ada penjaga malam. Jika kepala sekolah merasa perlu mengambil alih tugas penjaga malam, maka ada masalah serius dalam manajemen sumber daya manusia di sekolah tersebut. Atau jangan-jangan, ini hanya alasan yang dibungkus retorika pengabdian.

Pengakuan Iman Budiman semakin bermasalah ketika kita menelisik aspek legalitas. Dalam surat klarifikasinya, ia mengaku telah melakukan koordinasi dengan pemerintah wilayah setempat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia juga mengaku telah menyampaikan izin secara lisan kepada lingkungan sekitar.

Lisan.

Itu kata kuncinya.

Segala sesuatu dilakukan secara lisan. Tidak ada surat. Tidak ada dokumen. Tidak ada keputusan resmi. Tidak ada izin tertulis dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tidak ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah kelurahan atau kecamatan.

Ketua RW 16 Kelurahan Babakan Sari, wilayah di mana SMAN 16 Bandung berada, bahkan secara gamblang menyatakan bahwa hingga saat dimintai keterangan, belum pernah menerima pemberitahuan resmi secara administrasi mengenai kepala sekolah yang tinggal di lingkungan sekolah. Komunikasi yang terjadi pun, jika ada, hanya bersifat lisan.

Inilah titik ledak persoalannya.

Seorang kepala sekolah adalah Aparatur Sipil Negara. Ia terikat pada aturan ketat tentang penggunaan aset negara. Sekolah negeri, dengan seluruh tanah dan bangunannya, adalah Barang Milik Negara yang penggunaannya diatur secara rigid oleh undang-undang. Tidak ada celah bagi siapa pun, termasuk kepala sekolah, untuk menggunakan fasilitas negara sebagai tempat tinggal pribadi tanpa payung hukum yang jelas.

Ketika ditanya tentang mekanisme penggunaan fasilitas pendukung seperti listrik, air, dan ruangan, surat balasan Iman Budiman tidak menyertakan satu pun dokumen pendukung. Tidak ada surat izin dari Disdik Jabar. Tidak ada surat keputusan penggunaan fasilitas sekolah sebagai tempat tinggal sementara. Tidak ada dokumen administrasi yang secara spesifik menjelaskan legalitas tindakannya.

Ketiadaan dokumen ini adalah bom waktu.

Listrik yang digunakan untuk menyalakan lampu, AC, televisi, atau alat elektronik pribadi selama menginap, siapa yang membayar? Air yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan keperluan domestik lainnya, dari mana sumbernya? Jika semuanya menggunakan fasilitas sekolah yang dibiayai oleh APBD, maka ini adalah bentuk penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi.

Itu definisi penyimpangan.

Orang tua siswa mulai menghitung dan mempertanyakan. Deddy Tanderos, salah satu orang tua siswa kelas XI SMAN 16 Bandung, secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menyebut sekolah sebagai aset negara yang diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan. Penggunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kami khawatir jika tidak ada aturan yang jelas akan menimbulkan keresahan dan persepsi negatif di masyarakat,” ujarnya kepada media. Kekhawatiran ini bukan tanpa dasar. Ketika seorang pemimpin institusi pendidikan melakukan tindakan yang abu-abu secara hukum, pesan apa yang disampaikan kepada para siswa?

Sekolah seharusnya menjadi laboratorium kejujuran. Tempat di mana nilai-nilai integritas ditanamkan, bukan dihancurkan oleh contoh buruk dari pemimpinnya sendiri. Bagaimana mungkin seorang guru mengajarkan pentingnya mematuhi aturan, sementara kepala sekolahnya sendiri tinggal di sekolah tanpa dasar hukum yang jelas?

Ini adalah kemunduran teladan yang fatal.

Yang lebih mengherankan adalah sikap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari dinas tersebut mengenai legalitas penggunaan lingkungan SMAN 16 Bandung sebagai tempat tinggal kepala sekolah. Keheningan ini sangat memekakkan telinga.

Apakah Disdik Jabar tidak tahu? Atau pura-pura tidak tahu? Atau justru tahu dan membiarkan?

Jika memang ada izin resmi, seharusnya dokumen itu bisa ditunjukkan dalam hitungan jam. Buka lemari arsip, cari surat keputusan, tunjukkan ke publik. Selesai. Namun kenyataannya, dokumen itu tidak muncul. Baik dari pihak kepala sekolah maupun dari dinas yang membawahinya.

Ini menimbulkan dugaan kuat bahwa tinggalnya kepala sekolah di lingkungan SMAN 16 Bandung adalah praktik liar yang tidak memiliki legitimasi. Praktik yang berjalan karena pengawasan internal lemah, dan pengawasan eksternal tidak berfungsi.

Kita perlu melihat persoalan ini dalam kerangka yang lebih besar. SMAN 16 Bandung adalah sekolah negeri. Asetnya milik negara. Pengelolaannya diatur oleh peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Setiap penggunaan aset di luar peruntukan utamanya harus melalui mekanisme perizinan yang ketat, biasanya melibatkan persetujuan dari kantor pelayanan kekayaan negara, pemerintah daerah, dan dinas terkait.

Jika kepala sekolah bisa begitu saja menjadikan sekolah sebagai tempat tinggal tanpa izin tertulis, maka apa yang sebenarnya terjadi dengan sistem pengawasan internal di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Barat? Apakah ini kelalaian? Atau ini pembiaran sistematis?

Kita tidak bisa menutup mata pada kemungkinan bahwa praktik serupa terjadi di sekolah-sekolah lain. Bisa jadi apa yang terjadi di SMAN 16 Bandung hanyalah puncak gunung es. Kepala sekolah lain yang rumahnya jauh dari tempat tugas mungkin melakukan hal yang sama, hanya belum terungkap.

Jika benar demikian, maka kita sedang berhadapan dengan masalah tata kelola aset daerah yang serius. Sekolah-sekolah negeri yang seharusnya menjadi ruang publik untuk pendidikan, perlahan-lahan berubah menjadi properti pribadi para pejabatnya.

Orang tua siswa sudah menyuarakan tuntutan yang jelas. Mereka meminta Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pemeriksaan terhadap prosedur dan legalitas penggunaan fasilitas sekolah tersebut. Mereka ingin kejelasan tentang regulasi yang mengatur kemungkinan kepala sekolah tinggal di lingkungan sekolah negeri. Mereka ingin tahu mekanisme perizinan, penggunaan fasilitas negara, dan pengawasan terhadap aset milik pemerintah.

Tuntutan ini sangat mendasar. Ini bukan sekadar persoalan satu orang kepala sekolah di satu sekolah. Ini tentang kepastian hukum dalam pengelolaan aset negara. Ini tentang akuntabilitas pejabat publik. Ini tentang perlindungan terhadap fasilitas pendidikan dari penyalahgunaan.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui Dinas Pendidikan, harus segera angkat bicara. Keheningan hanya akan memperburuk persepsi publik. Jika memang ada izin, tunjukkan. Jika tidak ada, maka harus ada tindakan tegas. Tidak bisa seorang kepala sekolah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi tanpa konsekuensi.

Sanksi harus diberikan jika terbukti ada pelanggaran. Bukan untuk menghukum dedikasi, tapi untuk menegakkan aturan.

Dedikasi dan pelanggaran adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa saja bekerja dengan sepenuh hati, mengorbankan waktu dan tenaga demi kemajuan sekolah. Tapi ketika caranya melanggar aturan, maka dedikasi itu kehilangan maknanya. Tidak ada pengabdian yang dibenarkan jika dilakukan dengan cara melawan hukum.

Kepala SMAN 16 Bandung mungkin memiliki niat baik. Mungkin ia benar-benar ingin meningkatkan pengawasan, mempercepat respons terhadap darurat, dan memperlancar kegiatan pendidikan. Tapi niat baik tidak bisa dijadikan tameng untuk mengabaikan prosedur.

Prosedur ada untuk melindungi semua pihak. Prosedur mencegah penyalahgunaan. Prosedur memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa prosedur, kita kembali ke zaman rimba, di mana yang kuat dan berkuasa bisa melakukan apa saja dengan alasan apa saja.

Kasus ini juga membuka diskusi yang lebih luas tentang perlunya standar yang jelas mengenai fasilitas pendukung bagi kepala sekolah dan guru di daerah. Jika memang jarak tempat tinggal menjadi kendala, maka pemerintah daerah perlu memikirkan solusi yang legal dan terukur. Rumah dinas. Tunjangan transportasi. Atau kebijakan lain yang tidak melanggar aturan penggunaan aset negara.

Membiarkan kepala sekolah tinggal di sekolah tanpa izin adalah solusi konyol dari masalah yang seharusnya bisa diselesaikan secara dewasa.

Ini menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam merencanakan penempatan dan kesejahteraan aparatur sipil negaranya. Jika seorang kepala sekolah terpaksa menginap di sekolah karena jarak rumah yang jauh, maka ada yang salah dengan kebijakan mutasi dan penempatan pegawai. Apakah tidak ada pertimbangan domisili saat menempatkan seorang pejabat di sebuah sekolah? Apakah sistem zonasi yang diterapkan untuk siswa tidak berlaku untuk kepala sekolah?

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab oleh Dinas Pendidikan Jabar. Bukan dengan diam. Bukan dengan menghindar.

Warga masyarakat, terutama orang tua siswa, sudah semakin kritis. Mereka tidak lagi bisa dibohongi dengan argumen-argumen normatif tanpa bukti. Mereka ingin melihat dokumen. Mereka ingin melihat izin. Mereka ingin melihat tindakan nyata.

Ini adalah era transparansi. Setiap tindakan pejabat publik bisa disorot, direkam, dan disebarluaskan dalam hitungan detik. Menyembunyikan sesuatu di balik tembok sekolah tidak lagi mudah. Apalagi jika yang disembunyikan adalah tempat tinggal pribadi yang menggunakan listrik dan air negara.

Media akan terus mengawal kasus ini. Pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab akan terus diajukan. Siapa yang membayar listrik dan air selama kepala sekolah menginap? Berapa besar biaya yang seharusnya ditanggung secara pribadi tetapi malah dibebankan ke anggaran sekolah? Apakah ada penggunaan fasilitas lain yang belum terungkap? Apakah ini terjadi setiap hari, atau hanya pada momen-momen tertentu?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan seberapa dalam masalah ini menjalar.

Jika terbukti ada kerugian negara, meskipun kecil, maka ini sudah masuk ranah pidana. Penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan pribadi adalah tindak pidana korupsi. Tidak peduli seberapa kecil nilainya. Tidak peduli seberapa mulia niatnya.

Hukum tidak menimbang niat. Hukum menimbang perbuatan dan akibat.

Sekolah adalah tempat suci pendidikan. Ia tidak boleh dikotori oleh praktik-praktik yang mencederai integritas. Setiap siswa yang datang ke sekolah harus melihat contoh kepemimpinan yang bersih, taat aturan, dan bertanggung jawab. Bukan contoh pembenaran atas pelanggaran dengan alasan yang dibuat-buat.

Kita berharap Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera membuka suara. Lakukan audit penggunaan fasilitas di SMAN 16 Bandung. Periksa semua dokumen, semua izin, semua aliran listrik dan air. Jika ditemukan pelanggaran, tindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Jika tidak ditemukan pelanggaran, jelaskan ke publik dengan transparan agar tidak ada lagi spekulasi.

Tapi yang paling penting, pastikan bahwa sekolah-sekolah negeri di Jawa Barat tidak lagi dijadikan tempat tinggal pribadi oleh siapa pun yang tidak berhak. Karena sekolah adalah milik publik. Ia adalah aset pendidikan yang harus dijaga bersama.

Bukan istana kepala sekolah.

Bukan tempat bermukim.

Bukan rumah pribadi yang dibayar dengan uang rakyat.

Kepala SMAN 16 Bandung telah mengakui perbuatannya. Sekarang giliran Disdik Jabar yang harus bicara. Atau keheningan mereka akan ditafsirkan sebagai bentuk persetujuan. Dan itu akan menjadi dosa birokrasi yang tidak termaafkan.

Orang tua siswa, warga, dan seluruh masyarakat Jawa Barat menunggu. Jangan sampai suara mereka hanya menggema di ruang kosong tanpa jawaban. Karena ketika sekolah kehilangan integritasnya, yang paling menderita adalah anak-anak kita. Generasi yang seharusnya belajar tentang kejujuran, bukan belajar bahwa aturan bisa dilanggar seenaknya oleh pemimpin mereka sendiri.

(Wy Red)

Bagikan: