Pemerintah Pastikan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur Tetap Berjalan Meski Ada Tantangan

Baca juga: DIPA-TKD 2025 Fokus Utama Adalah Pendidikan dan Kesehatan

Bandung -- Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan rencana kepindahan Presiden Prabowo Subianto ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang ditargetkan pada 17 Agustus 2028. Kepindahan ini juga mencakup lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan memulai aktivitas di ibu kota baru tersebut.

Baca juga: Program Presiden Prabowo Dilounching Di Samosir, Siswa SD Dapat Makanan Bergizi dan Gratis

“Selambatnya 17 Agustus 2029, seluruh pemerintahan pusat sudah berkantor di IKN,” ujar Dody.

Tantangan dan Strategi dalam Pembangunan IKN

Dody mengakui adanya potensi perlambatan pembangunan IKN akibat fokus pemerintah pada prioritas lain seperti swasembada pangan. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini memusatkan perhatian pada penyediaan air untuk kebutuhan pertanian, namun tetap optimistis bahwa pembangunan IKN tidak akan terlalu jauh melenceng dari target.

Baca juga: Legislatif Jabar Ingatkan Peran Orang Tua Untuk Mendidik Anak

Menurut rencana, pembangunan IKN yang dimulai pada era Presiden Jokowi akan berlangsung dalam lima tahap hingga 2045 dengan anggaran mencapai Rp 466 triliun. Meski demikian, Dody menegaskan, “Kami sedang berusaha mencari pendanaan tambahan. Jika ada pihak yang bersedia membantu pembangunan, tentu kami akan menyambut baik.”

Baca juga: Mengatasi Anak Tantrum: Kunci Sukses Orang Tua dalam Mengelola Emosi Si Kecil

Dalam forum bersama Komisi V DPR RI pada 3 Desember 2024, Dody mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk mendukung proyek ini. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan jalan, sistem penyediaan air minum (SPAM), sanitasi, gedung pemerintahan, serta fasilitas Kemenhan, Polri, dan BIN.

Komitmen Prabowo dan Penyesuaian Megaproyek

Keberlanjutan proyek IKN sempat diragukan setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggungnya dalam pidato kenegaraan usai dilantik pada 20 Oktober 2024. Namun, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa proyek ini tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian.

“Presiden Prabowo ingin memastikan pembangunan IKN berjalan efisien sesuai anggaran yang dialokasikan,” ungkap AHY. Ia juga menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya pada proyek IKN, melainkan juga pada proyek strategis nasional lainnya yang mendukung swasembada pangan, energi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Seluruh pembangunan ini akan dikawal dengan cermat agar tetap sesuai sasaran,” tambahnya. (ReY)

Bagikan: