Pasca Libur Sekolah Pemerataan dan Pengawasan, MBG Harus Jadi Perhatian
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Program MBG, yang pada masa libur sekolah diliburkan pelaksanaannya, kini dengan mulainya masuk sekolah program itu kembali dilaksanakan.
Pasca libur sekolah, hal yang harus menjadi perhatian adalah aspek Pemerataan serta pengawasan di lapangan harus diperketat.
Hal demikian, diungkapkan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ungkap Heri yang saat ini sudah berjalan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat dinilai memiliki dampak strategis bukan hanya terhadap aspek sosial masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Program MBG juga menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Heri , dalam keterangannya mengatakan perkembangan ekonomi Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Di tengah dinamika ekonomi global, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian dunia usaha, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan sejumlah program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
Program MBG jangan hanya dipandang sebagai program bantuan semata, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun ekonomi kerakyatan. Jika dikelola dengan baik, program ini bisa menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa dan kecamatan.
Jawa Barat ungkap Heri merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Ketimpangan pembangunan antar wilayah, tingginya angka pengangguran, serta lemahnya daya beli masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara serius.
MBG dalam kondisi tersebut menjadi salah satu solusi apabila pelaksanaannya melibatkan masyarakat lokal, pelaku UMKM, petani, hingga kelompok usaha kecil di daerah.
" dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru" .kata Heri.
Heri Ukasah dalam keterangannya juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga masyarakat, ikut memastikan program berjalan secara adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Potensi penyimpangan seperti ketidaktepatan sasaran, pembagian kuota yang tidak merata, hingga dugaan praktik kepentingan kelompok tertentu harus diantisipasi sejak awal. Program yang baik harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru menimbulkan kegaduhan karena lemahnya pengawasan. Semua pihak harus menjaga agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” kata Heri.
Perkembangan ekonomi Jawa Barat tambah Heri mulai menunjukkan pergerakan positif di beberapa sektor, terutama sektor industri, perdagangan, dan UMKM.
Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati kelompok tertentu saja.
Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi bukan hanya angka pertumbuhan, tetapi sejauh mana masyarakat kecil benar-benar merasakan manfaatnya.
Menurut Heri, hingga saat ini masih banyak masyarakat di daerah yang menghadapi kesulitan ekonomi, terutama akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan tingginya biaya hidup.
Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat kecil. Jangan hanya bagus di data statistik, tetapi masyarakat masih kesulitan mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan hidup,” jelas Heri.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat sambung Heri untuk memperkuat sektor ekonomi berbasis lokal dan memperluas dukungan terhadap pelaku UMKM.
UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Jawa Barat yang terbukti mampu bertahan di tengah berbagai krisis.
Selain itu, pembangunan infrastruktur harus terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Infrastruktur yang baik, kata dia, akan membuka akses perdagangan, meningkatkan investasi, dan mempercepat distribusi hasil produksi masyarakat.
Dalam menghadapi persaingan ekonomi ke depan, ia meminta generasi muda Jawa Barat untuk mulai membangun kreativitas dan kemandirian ekonomi. Menurutnya, anak muda harus didorong menjadi pelaku usaha, bukan hanya bergantung pada lapangan kerja formal yang semakin kompetitif.
“Anak muda Jawa Barat harus berani berinovasi dan menciptakan peluang usaha sendiri. Pemerintah juga harus hadir memberikan pelatihan, akses modal, dan pendampingan,” kata Heri.
Jawa Barat lanjut Heri memiliki potensi besar menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional apabila seluruh elemen mampu bekerja sama menjaga stabilitas sosial, keamanan, dan iklim investasi.
Namun pembangunan ekonomi harus tetap berorientasi pada keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan hanya dinikmati segelintir orang. Ekonomi Jawa Barat harus tumbuh bersama rakyat, karena tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat,”tutup Heri.(Adv)
