ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Pemprov Jabar dan Sejumlah Pihak Distribusikan 8,7 Juta Liter Air kepada Masyarakat Selama Musim Kemarau

BANDUNG – Kondisi air bersih, saat ini  apalagi dalam suasana musim kemarau panjang menjadi persoalan serius

Baca juga: Legislatif Jabar Catat KDMP DI Jabar Banyak Keunggulan

Kondisi faktual di beberapa daerah, salah satunya Kabupaten Bogor akibat kemarau panjang, pasokan air berkurang. Kekurangan pasokan ini juga menyebabkan pasokan air bersih juga berkurang.

Baca juga: Bekali Linmas Dan Masyarakat, Tarung Derajat Kota Bandung Siap Bersinergi Cegah Aksi Begal

Kondisi krisis air bersih, berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan di Kabupaten Bogor mulai nampak pada pertengahan Juli 2026.

Baca juga: Legislatif Jabar Sampaikan Pesan Di MMS

Kekurangan air bersih merujuk pada data BPBD Jabar, sampai 10 Agustus 2026 , di Kabupaten Bogor telah melanda  30 Kecamatan.

Di daerah tersebut, sebanyak 170. 892 jiwa telah mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih.

" Kondisi tersebut harus dicarikan solusinya, baik untuk penanganan jangka pendek dan jangka panjang" ungkap" 
Ketua  Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, dalam keterangannya kepada, media baru-baru ini.

Prasetyawati, yang juga Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor dalam keterangannya mengatakan menyikapi krisis air berupa terbatasnya pasokan air dibutuhkan upaya  cepat, jadi upaya yang dilakukan itu sifatnya jangka pendek.

Upaya tersebut, salah satunya melalui bantuan distribusi air ke daerah -daerah yang sudah dilanda kekurangan air bersih.

Bantuan ini, untuk di Kabupaten Bogor, sudah banyak dilakukan oleh berbagai pihak meliputi Pemkab Bogor serta partisipasi dari parpol yang ada di wilayah kabupaten Bogor.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan untuk menyelesaikan kekurangan air dibutuhkan sinergitas, mulai dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat secara luas.

Koordinasi tak hanya untuk bantuan distribusi air bersih saja, tetapi juga langkah teknis penanganan lainnya salah satunya untuk monitoring daerah rawan kekurangan air.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan upaya menyelesaikan kekurangan air perlu juga dilakukan untuk penanganan jangka panjang. Hal ini berkenaan dengan program strategis dari pemerintah untuk mencegah atau mengantisipasi kekurangan air di musim kemarau panjang.

Program untuk jangka panjang, dalam mengantisipasi kekurangan air bersih, diantaranya penambahan sumur resapan terutama di daerah yang rentan kekurangan air dan program pengelolaan Daerah Aliran Sungai ( DAS).

Program fasilitasi sarana itu, merupakan upaya untuk mempertahankan kepentingan pembangunan dalam skala luas yaitu keberlangsungan pembangunan ekonomi melalui dukungan sektor pertanian serta untuk konservasi lahan yang berkelanjutan.

Fasilitasi sarana dan prasarana untuk mendukung fasilitasi air, sambung Prasetyawati pada teknis pelaksanaannya bisa dengan memaksimalkan badan usaha. Salah satu BUMD , yang bisa dimaksimalkan Perannya adalah PDAM yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jabar.

Bagi Pemerintah Provinsi Jabar, untuk memaksimalkan pasokan air , itu bisa dengan memaksimalkan peran PT Tirta Gemah, yaitu BUMD yang bergerak dalam usaha  pengelolaan air.(Adv)

Bagikan: