SURABAYA -- Isu potensi relokasi sebagian lini produksi dua perusahaan komponen otomotif asal Jepang kembali menjadi sorotan setelah Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, mengungkap kemungkinan dampaknya terhadap ribuan pekerja di Jawa Timur.

Baca juga: Wali Kota Wesly Diwakili Wakil Wali Kota Hadiri Khitanan Massal Gratis STM Babuttaqwa

Dua perusahaan yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto tersebut disebut berada dalam satu grup prinsipal Jepang dan bergerak di sektor komponen otomotif, khususnya wiring harness yang menjadi bagian penting dalam rantai pasok kendaraan konvensional maupun kendaraan listrik.

Baca juga: Wali Kota Wesly Hadiri dan Apresiasi Konser Bertabur Bintang DPD PASU Kota Pematangsiantar

Dalam keterangannya, Said Iqbal menyebut rencana relokasi masih berada pada tahap awal dan belum bersifat final. Namun, skenario yang muncul menunjukkan potensi pengurangan tenaga kerja dalam jumlah signifikan jika proses tersebut benar-benar terjadi.

Baca juga: Pemko Pematangsiantar Gelar Pertemuan dengan Pedagang Pasar Dwikora, Langkah Cepat Pasca Bencana

Di PT J yang berlokasi di Pasuruan, jumlah pekerja yang terdampak diperkirakan mencapai sekitar 4.000 orang. Sementara di PT S yang berada di Mojokerto, potensi dampaknya menyentuh sekitar 3.000 pekerja. Secara keseluruhan, angka tersebut mengarah pada sekitar 7.000 pekerja yang berada dalam risiko terdampak.

Baca juga: Wali Kota Wesly Pukul Gonrang Tanda Dibukanya FASI XIII Tingkat Provinsi Sumut

Kedua perusahaan tersebut diduga merupakan bagian dari grup yang sama dengan prinsipal Jepang yang selama ini dikenal sebagai pemasok komponen otomotif global, termasuk untuk kendaraan produksi merek Jepang di berbagai pasar.

Said Iqbal menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mendorong munculnya rencana relokasi adalah pergeseran industri global menuju kendaraan listrik (EV), yang mengubah struktur permintaan komponen otomotif secara signifikan.

Di sisi lain, penurunan penjualan kendaraan di pasar domestik juga disebut turut memengaruhi daya tarik produksi di Indonesia. Dalam tren beberapa tahun terakhir, penjualan mobil nasional tercatat menurun dari sekitar 1 juta unit menjadi sekitar 800.000 unit per tahun.

Selain faktor pasar, perbandingan daya saing antarnegara di kawasan juga menjadi perhatian utama. Vietnam disebut semakin agresif menarik investasi industri otomotif dan EV melalui insentif, efisiensi biaya produksi, serta pengembangan rantai pasok yang lebih terintegrasi.

Dalam konteks tersebut, Vietnam dinilai menjadi salah satu tujuan alternatif bagi investor yang tengah melakukan penyesuaian terhadap transisi industri global.

Meski demikian, rencana relokasi ini masih berada pada tahap awal pembahasan di tingkat prinsipal Jepang dan belum menghasilkan keputusan final. Pemerintah Indonesia bersama serikat pekerja disebut tengah melakukan pendekatan dialog untuk membahas langkah mitigasi.

Said Iqbal juga menyampaikan bahwa komunikasi dengan pihak serikat buruh di Jepang akan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat dialog tripartit antara pemerintah, pekerja, dan perusahaan.

Dari sisi pemerintah, respons yang muncul menitikberatkan pada upaya menjaga keberlanjutan investasi sekaligus meminimalkan dampak terhadap tenaga kerja. Pendekatan dialog disebut menjadi jalur utama dalam merespons potensi perubahan tersebut.

Isu ini juga kembali membuka diskusi lebih luas mengenai ketahanan industri otomotif Indonesia yang selama ini sangat bergantung pada rantai pasok dari Jepang, khususnya di sektor komponen Tier 1 dan Tier 2.

Perusahaan-perusahaan seperti yang beroperasi di Pasuruan dan Mojokerto memainkan peran penting dalam produksi komponen seperti wiring harness, yang menjadi bagian vital dalam sistem kendaraan modern.

Namun, perubahan teknologi menuju kendaraan listrik menggeser kebutuhan industri dari komponen konvensional menuju sistem yang lebih terintegrasi dengan teknologi baterai dan elektronik.

Dalam situasi ini, Indonesia menghadapi tantangan untuk menjaga daya saing di tengah persaingan regional yang semakin ketat, terutama dengan negara-negara yang lebih cepat beradaptasi terhadap ekosistem EV.

Dampak potensial dari relokasi ini tidak hanya terbatas pada sektor ketenagakerjaan, tetapi juga dapat memengaruhi ekosistem industri pendukung di daerah, termasuk pemasok bahan baku dan jasa logistik.

Jika skenario pengurangan tenaga kerja terjadi, tekanan sosial di wilayah industri Jawa Timur berpotensi meningkat, mengingat besarnya jumlah pekerja yang bergantung pada sektor manufaktur otomotif.

Di sisi lain, peluang transisi industri juga menjadi bagian dari diskusi kebijakan yang lebih luas. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyiapkan tenaga kerja agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan industri kendaraan listrik yang terus berkembang.

Program reskilling dan peningkatan kompetensi disebut menjadi salah satu opsi yang relevan dalam menghadapi perubahan struktur industri tersebut.

Dalam konteks ekonomi nasional, sektor otomotif masih menjadi salah satu penopang penting manufaktur Indonesia. Namun, perubahan global menuntut adanya penyesuaian kebijakan untuk menjaga keberlanjutan investasi jangka panjang.

Situasi ini juga menempatkan dialog antara pemerintah, serikat pekerja, dan pelaku industri sebagai instrumen penting dalam menjaga keseimbangan antara daya saing ekonomi dan perlindungan tenaga kerja.

Hingga saat ini, proses pembahasan antara pihak-pihak terkait masih berlangsung, dengan fokus utama pada upaya mencegah dampak luas terhadap tenaga kerja sekaligus menjaga iklim investasi tetap stabil.

Perkembangan selanjutnya dari rencana ini akan sangat bergantung pada hasil negosiasi dan penyesuaian kebijakan industri di tingkat nasional maupun global.

Di tengah ketidakpastian tersebut, perhatian kini tertuju pada kemampuan Indonesia mempertahankan posisi dalam rantai pasok otomotif global yang sedang mengalami transformasi besar menuju era kendaraan listrik.

(Wy/Red)

Bagikan: