Adikarya Parlemen

Baca juga: Legislatif Jabar Puji Koordinasi Pemprov Jabar Dalam antisipasi Bencana

Bandung -- Infrastruktur dasar yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat harus ada percepatan, terlebih dalam menghadapi kemarau panjang, infrastruktur pengairan termasuk sarana pendukung fasilitasi air bersih harus ada percepatan.

Baca juga: Apresiasi Untuk Pemprov Jabar Dalam Antisipasi Bencana Kekeringan

Hal ini, diungkapkan Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, MM, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Bapemperda DPRD Jabar Ungkap Urgensi Dibuatnya Ranperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan pembangunan infrastruktur dalam struktur APBD Provinsi Jabar melalui program pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur pengairan, dan infrastruktur permukiman.

Baca juga: DPRD Jabar Dorong Peningkatan Kualitas Peternak Melalui Bimtek Pengembangan Ternak Domba

Progres report dari program itu, merujuk pada data LKPJ Gubernur Jabar tahun 2025 mencapai 84,58 persen.

" Sehubungan dengan pencapaian itu serta dalam rangka perbaikan kualitas pembangunan program itu harus ada percepatan dengan target prosentase pencapaian bisa mendekati angka 100" ungkap Prasetyawati.

Percepatan pembangunan infrastruktur jelas Prasetyawati itu harus mulai disiapkan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

Percepatan infrastruktur dasar, di sisi lain juga harus merespon tuntutan kondisi. 
Di tahun 2026, infrastruktur dasar yang harus dibangun harus merespon kebutuhan memenuhi kebutuhan air pada musim kemarau panjang.

BMKG , saat ini telah melansir prediksi musim kemarau panjang di tahun 2026 yang diprediksi puncaknya akan terjadi pada Agustus dan September 2026

Puncak kemarau itu berpotensi adanya kekurangan air . Hal yang dibutuhkan adanya ketersediaan sarana infrastruktur pengairan, mulai irigasi, Setu bahkan ke beberapa desa terutama yang merupakan daerah rawan kekeringan perlu ada embung desa.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan diakui untuk merespon tuntutan ketersediaan infrastruktur yang tersebar merata di berbagai daerah menghadapi tantangan yaitu kebutuhan anggaran yang cukup besar.

Namun, seiring dengan tahapan penyelenggaraan pembangunan yang sudah dirancang oleh Pemerintah Provinsi Jabar, secara bertahap pembangunan infrastruktur pengairan itu dapat terealisasi.

Tahapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan, diharapkan dapat diprioritaskan di daerah yang rawan bencana dan di daerah yang menjadi kawasan pertumbuhan baru.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan infrastruktur pengairan diharapkan dapat tersebar di seluruh daerah di Jabar. Hal yang menjadi dasar pertimbangannya, sarana tersebut mempunyai banyak fungsi yaitu fungsi konservasi air, penyedot air ketika terjadi banjir, penyedia cadangan air di musim penghujan serta untuk infrastruktur pengairan yaitu waduk dan situ mempunyai fungsi ekonomi yaitu dapat digunakan untuk kegiatan wisata.

Keberadaan infrastruktur tersebut, yang saat ini sudah ada yang terbangun harus dimanfaatkan secara maksimal.

Keberadaan infrastruktur pengairan yang terbangun karena merupakan aset yang didanai oleh dana pemerintah, baik APBD Provinsi maupun APBD kabupaten/Kota, pemanfaatannya harus diawasi secara ketat.

" Dalam rangka pengelolaan aset seluruh infrastruktur pengairan yang sudah terbangun inventarisasi dan sertifikasi aset harus ada percepatan" kata Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan Pemerintah Provinsi Jabar, untuk pembangunan infrastruktur telah ditetapkan sebagai program prioritas.

Pembangunan infrastruktur, itu dilaksanakan secara bertahap yang dimulai tahun 2025. Di tahun 2026, program itu dilanjutkan salah satunya pembangunan infrastruktur pengairan.

Pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan yang tahun ini akan dilaksanakan, diharapkan ada peningkatan dari aspek kualitas mulai perencanaan, pengawasan dan koordinasi lintas instansi.

Selain itu, ujar Prasetyawati pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengairan yang dilaksanakan di tahun 2026, diharapkan dapat dilaksanakan tepat waktu, kualitas pekerjaan terjamin dan anggaran yang digunakan dapat digunakan secara efektif dan efisien.(Adv)

Bagikan: