Ngaku Slengean Karena Jawa Timur, Menteri PU Dapat Catatan dari Mensesneg
JAKARTA -- Mengaku "slengean" karena orang Jawa Timur dan mantan swasta, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo justru mendapat teguran halus dari Istana Kepresidenan. Gaya komunikasi menteri yang masuk dalam kabinet Prabowo Subianto ini menjadi bahan evaluasi internal pada Selasa (21/7/2026).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden secara rutin mengevaluasi kinerja para menterinya, termasuk cara mereka berkomunikasi dengan publik. "Kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, itu menjadi catatan," ujar Prasetyo di Istana Kepresidenan.
Teguran tidak langsung ini muncul sehari setelah Dody dengan santai membela diri di hadapan awak media. Pada Senin (20/7/2026), ia mengatakan bahwa gaya bicaranya yang dianggap arogan dan serampangan itu adalah konsekuensi logis dari asal-usulnya.
"Ya gimana, saya ini asalnya dari Jawa Timur, orang swasta. Gimana lah enggak slengean," ucapnya di Kompleks Istana. Istilah "slengean" dalam bahasa gaul merujuk pada sikap serampangan, seenaknya, dan cenderung tidak mengindahkan norma yang berlaku.
Tidak hanya membela diri, Dody juga meremehkan semua isu yang menerpanya belakangan ini. "Karena ini kan bukan sesuatu yang serius. Hoaks semua, ya gimana," katanya, meski ia mengakui akan bersikap serius jika membahas hal-hal teknis.
Sikap defensif Dody ini justru disorot oleh akademisi sebagai contoh buruk dalam komunikasi krisis. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai bahwa nada bicara Dody langsung menimbulkan kesan tidak berempati.
Menurut Fajar, respons terhadap isu perjalanan dinas, mutasi pegawai, hingga dugaan nepotisme di BUMN terkesan seperti pembelaan diri yang keras. "Nada dan pilihan kata seperti itu langsung menimbulkan kesan tidak empati dan seolah sedang membela diri keras," katanya pada 20 Juli 2026.
Fajar mengingatkan teori komunikasi krisis (SCCT) yang menekankan bahwa pejabat publik sebaiknya mengedepankan empati, transparansi, dan langkah perbaikan nyata. Pendekatan yang terlalu defensif, apalagi dengan membungkam kritik sebagai hoaks, justru dapat memperburuk persepsi publik ketika kepercayaan masyarakat sudah menurun.
Rentetan isu yang mendorong teguran Istana ini cukup panjang. Awalnya, publik digemparkan dengan bocornya rencana perjalanan dinas Dody ke Amerika Serikat yang diduga kuat berkaitan dengan agenda pribadi, meskipun akhirnya ia membatalkan keberangkatan tersebut.
Selanjutnya, Dody juga terseret isu mutasi besar-besaran di lingkungan Kementerian PU yang diduga sebagai balasan terhadap pihak yang membocorkan dokumen perjalanan dinasnya. Namun, Dody membantah dan menjelaskan bahwa mutasi tersebut adalah penyegaran organisasi menyusul adanya laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai dugaan pelanggaran oleh sejumlah pegawai.
Isu terakhir yang memicu kritik adalah dugaan nepotisme di mana keponakannya disebut-sebut mendapatkan posisi komisaris BUMN. Dody kembali membantah tudingan tersebut, namun tetap saja nama dan gayanya terus menjadi perbincangan hangat di publik.
Meskipun Dody menganggap kritik sebagai angin lalu, Istana melalui Mensesneg menegaskan bahwa evaluasi gaya komunikasi ini adalah bagian dari proses koordinasi rutin. "...kita berharap akan diperbaiki," tegas Prasetyo mengakhiri pernyataannya.
Bagi publik, pernyataan "slengean" Dody mungkin terdengar jenaka, tetapi di ranah birokrasi, kata itu menjadi alarm bahwa hubungan antara pejabat dan rakyat sedang tidak sehat. Ujian sesungguhnya bagi Menteri PU itu bukanlah pada bagaimana ia bersikap di hadapan wartawan, melainkan bagaimana ia merespons keluhan rakyat dengan serius di tengah krisis.
(Wy/Red)
