Legislatif Jabar Apresiasi Kinerja Bank BJB

Legislatif Jabar Apresiasi Kinerja Bank BJB

Adikarya Parlemen

Bandung -- Bank BJB, merupakan salah satu BUMD milik Pemprov Jabar. Pada tataran Kinerja, terutama dalam hal sumbangsih PAD , merupakan BUMD terbesar yang memberikan kontribusi pada PAD.

" Pencapaian kinerja itu tentunya patut untuk diapresiasi" ungkap Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar , Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Heri, yang juga anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Dapil Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang, dalam keterangannya mengatakan dalam kegiatan pengawasan Pemerintahan ke Daerah Pemilihan ( Dapil) kinerja bank bjb disampaikan oleh masyarakat.

Sebagian masyarakat dalam pertemuan itu, mengungkapkan bahwa sudah ada fasilitasi bantuan permodalan berupa kredit.

Berdasarkan kunjungan ke lapangan, kredit yang disalurkan bjb juga sangat mendukung program strategis nasional yaitu kredit untuk pengelola SPPG . Kredit itu disalurkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis ( MBG).

Fasilitasi kredit untuk mendukung program MBG , itu disalurkan kepada kreditur yang notabene pengelola SPPG, untuk waktu 2 hingga 3 tahun dengan prosentase suku bunga di kisaran 14-16 persen.

" dengan penyaluran kredit tersebut diharapkan dapat memperluas ekspansi penyaluran kredit produktif" kata Heri.

Namun, kenyataannya belum dapat memberi manfaat secara maksimal.  Manfaat yang sudah nampak itu baru bank bjb.

Heri, dalam keterangannya mengatakan dalam kunjungan kerja ke beberapa kantor cabang geliat kinerja juga nampak. Kinerja itu, salah satunya nampak di bank bjb Sumedang.

Di BJB Sumedang, diawal Tahun 2026, terjabarkan dalam berbagai indikator yaitu jumlah aset sebesar Rp. 221, 4 triliun dan penyaluran kredit telah mencapai Rp. 140, 7 miliar.

" Fasilitasi kredit di kantor cabang ini , salah satunya juga disalurkan untuk program MBG " jelas Heri.

Heri, dalam keterangannya mengatakan untuk memperluas kredit kepada masyarakat disarankan suku  bunga pinjaman harus di kisaran 9-10 persen.

Di sisi lain karena lembaga keuangan ada juga BPR yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota, itu juga  merupakan BUMD milik Pemerintah Provinsi Jabar.

Bank BJB, ujar Heri diharapkan melakukan pembinaan sehingga BPR dapat menyalurkan kredit kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan syarat penyaluran kredit, salah satunya menjaga batas NPL.(Adv)