Bandung -- Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara merata, berkualitas, dan berkeadilan.

Baca juga: Legislatif Jabar Puji Koordinasi Pemprov Jabar Dalam antisipasi Bencana

Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi narasumber kegiatan Loka Karya Mini atau Lokmin Bidang Kesehatan dengan tema Pelayanan Kesehatan Gratis di Pendopo Kecamatan Gedebage, pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2026.

Baca juga: Apresiasi Untuk Pemprov Jabar Dalam Antisipasi Bencana Kekeringan

Dalam kesempatan tersebut, Iman Lestariyono juga berkomitmen akan terus mengawal kebijakan dan program yang memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, termasuk melalui dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan gratis yang bermutu.

Baca juga: Bapemperda DPRD Jabar Ungkap Urgensi Dibuatnya Ranperda Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah

Telebih, kesehatan tidak hanya dipandang sebagai urusan pelayanan medis semata, melainkan sebagai investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Baca juga: DPRD Jabar Dorong Peningkatan Kualitas Peternak Melalui Bimtek Pengembangan Ternak Domba

Bahkan, amanat konstitusi telah menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sementara negara bertanggung jawab menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami memandang bahwa pelayanan kesehatan gratis bukan berarti pelayanan yang seadanya. Yang harus diwujudkan adalah pelayanan yang mudah diakses, cepat, bermutu, ramah kepada masyarakat, transparan, dan berkelanjutan sehingga tidak ada warga yang terhambat memperoleh layanan kesehatan hanya karena faktor ekonomi," ujarnya.

Ia menjelaskan, Kota Bandung saat ini menghadapi berbagai tantangan pelayanan kesehatan perkotaan, mulai dari pertumbuhan penduduk yang tinggi, mobilitas masyarakat yang semakin kompleks, meningkatnya penyakit menular maupun tidak menular, persoalan stunting, kesehatan ibu dan anak, kesehatan lansia, kesehatan jiwa, hingga kesenjangan akses pelayanan kesehatan.

Khusus di kawasan Gedebage sebagai wilayah pengembangan strategis Kota Bandung, Komisi IV DPRD memandang perlu adanya penguatan sarana dan prasarana kesehatan seiring dengan pertumbuhan kawasan permukiman dan meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan primer bagi masyarakat.

Sehingga dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas, Pemerintah Kota Bandung perlu melakukan penguatan layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui edukasi kesehatan keluarga, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), imunisasi, skrining penyakit, pemeriksaan kesehatan berkala, hingga penguatan pelayanan di puskesmas, klinik, dan rumah sakit.

Iman Lestariyono menambahkan, Puskesmas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan sekaligus pusat edukasi masyarakat dan deteksi dini penyakit. Di sisi lain, kecamatan dan kelurahan juga memiliki fungsi penting dalam mengintegrasikan data sosial dan kesehatan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan.

"Keberhasilan pelayanan kesehatan tidak dapat hanya mengandalkan kerja pemerintah saja. Namun diperlukan adanya kolaborasi dan sinergitas antara DPRD, Pemerintah Kota Bandung, tenaga kesehatan, kecamatan dan kelurahan, kader Posyandu, PKK, tokoh masyarakat, hingga seluruh warga untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas," katanya.

Selain itu, sebagai bagian dari fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, Komisi IV DPRD Kota Bandung berkomitmen mengawal kecukupan anggaran kesehatan, mendorong regulasi yang berpihak kepada masyarakat, serta memastikan seluruh program pelayanan kesehatan berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Upaya tersebut diwujudkan dengan terus mendorong penguatan kapasitas puskesmas, pemenuhan sumber daya manusia kesehatan, penyediaan fasilitas yang memadai, perluasan akses bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, lansia, dan penyandang disabilitas, serta percepatan digitalisasi dan integrasi data kesehatan guna menghadirkan pelayanan yang cepat dan akurat. (Y CHS/Hms-DPRD)

Bagikan: