MBG Jadi Motor Penggerak Ekonomi Daerah, DPRD Jabar Dorong Pemerataan dan Pengawasan
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini sudah berjalan di hampir seluruh wilayah Jawa Barat dinilai memiliki dampak strategis bukan hanya terhadap aspek sosial masyarakat, tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut, diungkapkan Sekretaris Komisi 3 DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Program ungkap Heri dapat menjadi salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat apabila dikelola secara tepat, transparan, dan berpihak kepada rakyat kecil.
Perkembangan ekonomi Jawa Barat saat ini menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Di tengah dinamika ekonomi global, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga ketidakpastian dunia usaha, pemerintah daerah harus mampu menghadirkan sejumlah program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat bawah.
“Program MBG jangan hanya dipandang sebagai program bantuan semata, tetapi harus menjadi bagian dari strategi besar membangun ekonomi kerakyatan. Jika dikelola dengan baik, program ini bisa menciptakan perputaran ekonomi baru di tingkat desa dan kecamatan,” kata Heri Ukasah.
Jawa Barat ungkap Heri merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Ketimpangan pembangunan antar wilayah, tingginya angka pengangguran, serta lemahnya daya beli masyarakat menjadi pekerjaan rumah yang harus segera ditangani secara serius.
MBG dapat menjadi salah satu solusi apabila pelaksanaannya melibatkan masyarakat lokal, pelaku UMKM, petani, hingga kelompok usaha kecil di daerah. Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi baru.
“kalau distribusi bahan pangan, pengadaan kebutuhan, hingga operasional program melibatkan pelaku usaha lokal, maka uang akan berputar di daerah. Ini yang penting. Jangan sampai program besar tetapi manfaat ekonominya justru dinikmati pihak luar,” kata Heri.
Heri Ukasah , dalam keterangannya mengungkapkan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program MBG.
Sehubungan dengan hal itu, seluruh pihak, baik pemerintah daerah, aparat pengawas, hingga masyarakat, ikut memastikan program berjalan secara adil dan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.
Potensi penyimpangan seperti ketidaktepatan sasaran, pembagian kuota yang tidak merata, hingga dugaan praktik kepentingan kelompok tertentu harus diantisipasi sejak awal. .
Program MBG merupakan program yang baik harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
“Kepercayaan masyarakat itu mahal. Jangan sampai program yang sebenarnya baik justru menimbulkan kegaduhan karena lemahnya pengawasan. Semua pihak harus menjaga agar bantuan benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” ujar Heri.(Adv)
