ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Respon Tantangan APBD Provinsi Jabar Tahun 2027 Pemerintah Provinsi Jabar Harus Buat Inovasi Pendapatan

Bandung — RAPBD Provinsi Jabar tahun 2027 kini tengah dalam tahapan pembahasan. Pembahasan di Di DPRD Jabar bersama Pemerintah Provinsi Jabar telah menargetkan pada November 2026, ditargetkan dapat selesai menjadi Perda APBD Provinsi Jabar tahun 2027.

Baca juga: Penanganan Sampah Di Kabupaten Bogor Butuh Proses Berkesinambungan

Berkenaan dengan pembahasan RAPBD Provinsi Jabar tahun 2027, salah satu hal yang menjadi perhatian adalah soal pendapatan daerah.

Baca juga: Dorong Kolaborasi Hari Disabilitas Internasional, DPRD Bandung Terima Audiensi PERTUNI

Pada nota pendapatan daerah di RAPBD Provinsi Jabar tahun 2027, Pendapatan Asli Daerah ( PAD), itu ditargetkan sebesar Rp. 18, 211 triliun.

Baca juga: Eksibisi Kabaddi Porprov Jabar 2026 Sukses, Uung Tanuwidjaja Apresiasi Panitia dan Atlet

Penetapan target tersebut, tentunya menuntut agar Pemerintah Provinsi Jabar bisa menggali potensi rill, yang tentunya tak hanya mengandalkan pendapatan dari pajak saja

Bagi Pemerintah Provinsi Jabar, yang saat ini mempunyai puluhan BUMD , saat ini dituntut untuk terus meningkatkan kinerja.

" melalui perbaikan kinerja BUMD, keberadaan BUMD tentunya dapat meningkatkan kontribusi pada  peningkatan PAD" ungkap Sekretaris Komisi 3 DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Jawa Barat ungkap Heri kini dituntut untuk beroperasi jauh lebih progresif.

Pasalnya APBD Provinsi Jabar tahun 2027 menghadapi  tantangan. Salah satunya perubahan struktur pendapatan daerah dan tantangan fiskal yang kian dinamis,

BUMD menyikapi kondisi itu, dari sisi peran, tidak lagi sekadar menjadi lembaga perpanjangan tangan pelayanan publik, tetapi juga harus bertransformasi menjadi mesin penggerak utama dalam penyokong Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Heri Ukasah, dalam keterangannya mengatakan menyikapi tantangan itu hal yang diperlukan diantaranya reorientasi tata kelola BUMD. melalui langkah ini BUMD dapat memberikan kontribusi dividen serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan

Potensi BUMD milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat besar. Namun, optimalisasi manajerial dan pembenahan internal dinilai wajib dilakukan secara berkelanjutan agar penyertaan modal yang bersumber dari uang rakyat memberikan dividen return yang sepadan bagi APBD.

Tantangan fiskal Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir mendorong pemerintah daerah dan legislatif untuk mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan baru di luar pajak kendaraan bermotor dan retribusi daerah.

“Dalam konteks ini, BUMD memiliki posisi strategis untuk mengisi selisih kebutuhan belanja daerah yang terus berkembang, mulai dari pembiayaan infrastruktur, pendidikan, hingga program pengentasan kemiskinan,” jelas Heri Ukasah

Heri Ukasah dalam keterangannya mengatakan berkenaan dengan penyertaan modal daerah (PMD) kepada BUMD harus dipandang sebagai investasi profesional yang berorientasi hasil, bukan sekadar alokasi rutin anggaran tahunan.

BUMD , sejatinya dibangun dengan dua fungsi utama. Yakni, memberikan pelayanan publik (public service obligation) dan mencetak keuntungan (profit-making) untuk menopang APBD.

“Kita tidak bisa lagi membiarkan BUMD terus-menerus bergantung pada suntikan modal tanpa adanya indikator kinerja utama yang terukur dalam memberikan kontribusi dividen balik ke kas daerah," jelas Heri.

Heri Ukasah, dalam keterangannya mengatakan beberapa BUMD Jawa Barat di sektor keuangan dan perbankan, seperti Bank BJB serta BPR Jabar, telah menunjukkan kinerja positif dan mampu secara konsisten menyetorkan dividen.

Namun, bagi BUMD yang bergerak di sektor non-keuangan—seperti infrastruktur, agribisnis, jasa, dan pariwisata—diperlukan evaluasi menyeluruh agar efisiensi bisnisnya meningkat.

Heri Ukasah dalam bagian lain keterangannya mengatakan  pemerintah daerah diminta untuk tidak ragu melakukan restrukturisasi pada BUMD yang terus mengalami kerugian atau stagnasi bisnis.

Audit independen dan evaluasi portofolio bisnis harus dilakukan secara rinci untuk menentukan apakah suatu entitas BUMD perlu ditransformasi, digabung (merger), atau direvisi fokus bisnisnya.

Selanjutnya sambung Heri  dalam pengisian jajaran direksi dan komisaris BUMD harus terbebas dari intervensi politik serta mengedepankan asas meritokrasi.

Jajaran manajemen BUMD harus diisi oleh para profesional yang memiliki kompetensi di bidangnya, rekam jejak teruji, serta komitmen penuh terhadap target bisnis.

BUMD Jawa Barat lanjut Heri juga diimbau untuk saling bersinergi membentuk ekosistem bisnis lokal yang solid (holding informal maupun formal). Sebagai contoh, BUMD di sektor logistik dan pangan dapat bekerja sama dengan BUMD sektor perbankan untuk memperkuat rantai pasok daerah, sekaligus memanfaatkan potensi pasar Jawa Barat yang berpenduduk hampir 50 juta jiwa.

Di sisi lain tambah Heri dengan banyaknya aset barang milik daerah (BMD) berupa lahan strategis maupun bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. BUMD diharapkan hadir sebagai pengelola aset kreatif melalui pola kerja sama saling menguntungkan dengan pihak ketiga (Public-Private Partnership), sehingga aset idle dapat diubah menjadi sumber pendapatan baru.

“Strategi ini harus berani dilakukan oleh pihak Pemprov Jawa Barat secara serius. Sehingga kontribusi pendapatan daerah diharapkan dapat optimal secara signifikan.

Penataan BUMD semakin terasa seiring dengan berlakunya regulasi baru terkait pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) antara provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan opsen pajak memberikan porsi pendapatan langsung yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota, yang berimplikasi pada penyesuaian porsi penerimaan di tingkat provinsi.

Heri Ukasah dalam bagian lain keterangannya menjelaskan, kondisi ini mengharuskan Pemprov Jawa Barat menggenjot sumber penerimaan non-pajak, di mana BUMD menjadi tumpuan harapan.

"Perubahan struktur penerimaan pajak memaksa kita untuk tidak lagi berpangku tangan pada penerimaan berbasis pajak kendaraan saja. BUMD harus mengambil peran sebagai pembuka kran pendapatan baru. Jika kinerja BUMD sehat dan memberikan profit secara signifikan imbasnya adalah kebebasan ruang fiskal APBD Jawa Barat untuk membiayai program-program prioritas masyarakat," ujar Heri.(Adv)

Bagikan: