Pencarian Berita


Kolaborasi LSM/Ormas Duga Penyimpangan Pengadaan Truk Angkutan Sampah, DLHK Sudah Sesuai Tender

Kolaborasi LSM/Ormas Duga Penyimpangan Pengadaan Truk Angkutan Sampah, DLHK Sudah Sesuai Tender

Bandung -- "Kami telah mendapatkan informasi pelaksanaan tender belanja modal kendaraan bermotor angkutan barang Pengangkutan Sampah yang bersumber dari Banprov Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 melalui DLHK Kota Bandung yang dimenangkan oleh PT. Indosentosa Strada dengan harga penawaran Rp. 17.912.000.000,00 (Tujuh belas miliyar sembilan ratus dua belas juta rupiah)." Hal tersebut "diduga telah terjadi persekongkolan untuk melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) dan Monopoli dengan cara memberikan syarat proses tender yang tidak dapat di ikuti oleh peserta tender lainnya, seolah olah tender ini sudah ada pesanan sebelum proses tender di mulai, mengingat permasalahan ini akan berdampak pada kerugian negara."

Hal tersebut disampaikan oleh kolaborasi LSM/Ormas yang rilisnya diterima indofakta.com pada hari Rabu (15-09-2021). Kolaborasi yang terdiri dari Lsm Barisan Rakyat Antikorupsi Tatar Sunda (LSM Brantas), LSM Jangkar dari Ormas Manggala Garuda Putih (MGP) tersebut menduga telah terjadi penyimpangan dalam proses tender Pengadaan Kendaraan Pengangkut Sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Bandung.

"Dan kami menduga tender ini berlangsung secara tidak sehat, masih saja ada para penyelenggara negara selalu mencari peluang untuk mendapatkan keuntungan lebih," ujar Ketua Umum LSM Brantas, Wanwan Mulyawan.

Menurut Wanwan setiap kegiatan yang dilakukan DLHK Kota Bandung selalu menjadi sorotan bagi para penggiat anti korupsi, dan kami pun selalu ikut andil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di wilayah hukum Provinsi Jawa Barat juga Kota Bandung.

Masih menurut Ketua Umum Brantas, adanya ajuan sanggahan dari perusahan lain terkait tender pengadaan kendaraan pengangkut sampah di DLHK Kota Bandung, kami ikut mendorong agar dalam hal ini, dilakukannya proses *TENDER ULANG*, pasalnya telah diduga terjadi kecurangan yang dilakukan PPK, Pokja ULP dengan satu syarat documen yang tidak dimiliki peserta tender lainnya, sehingga perusahaan lain tidak bisa bersaing dalan tender ini, adapun syarat   yang  diterapkan pihak PPK.

Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Lsm Jangkar, Yudi Saputra Negara. Menurut Ketua Umum Jangkar, syarat yang dibuat oleh DLHK yaitu Pada spesifikasi teknis dokumen lelang sudah mengarahkan kepada satu merek tertentu dengan spesifikasi yang tidak dimiliki pada merek lain. Contoh isi silinder yang jelas tertulis detail: 7684 cc hanya 1 Merek yang sama persis.

"Sehingga menutup peluang merek lain untuk ikut dalam berkompetisi dalam lelang ini. sehubungan dengan hal ini patut diduga telah terjadi praktek persaingan usaha tidak sehat," ujar Yudi.

Ditambahkan oleh Yudi, "telah ditemukan ketidakcermatan dokumen lelang. a. Tidak dipersyaratkan/diwajibkan peserta lelang memiliki standard mutu (ISO/CE/JIS); b. Tidak dipersyaratkan/diwajibkan produsen compactor memiliki standard mutu product mereka (ISO CE/JIS) atau standard mutu dari lembaga yang berwenang; c. Karoseri pendukung tidak dipersyaratkan/diwajibkan memilki standard (ISO CE/JIS) atau standard mutu dari lembaga yang berwenang; d. Karoseri pendukung selaku instalatur Compactor tidak di persyaratkan memiliki tenaga ahli. Tenaga ahli perlu di persyaratkan karena compactor memiliki tingkat kesulitan yg besar dalam hal instalasi hydraulic dan electricalnya. Tenaga Ahli diperlukan untuk menjaga kualitas mutu instalasi compactor tersebut.Dokumen pemilihan Nomor: KU. 17.02.04/165-DLHK/03.Compaqtor/2021, tentang Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang Banprov Armada Pengangkutan Sampah telah disusun mengarah ke 1 (satu) merek dan tanpa memperhatikan kualitas mutu produk dan proses pengerjaannya," terangnya.

Secara bersama Wanwan  Yudi menyebutkan, "Atas ketidakcermatan dokumen pengadaan tersebut diatas menghasilkan evaluasi yang tidak tepat dan berpotensi menimbulkan kerugian negara baik material maupun immaterial."

Di waktu yang sama melalui sambungan selulernya Agus Satria ( Biro Investigasi MGP) menyampaikan, "kami Manggala akan melakukan investigasi secara informasi di lapangan, karena biasanya kalau anggaran bersumber dari Banprov diduga tidak terlepas dari campur tangan pihak pejabat provinsi antara oknum legislatif dan oknum eksekutif, apalagi ini kan anggaran lumayan besar, jelas hal ini patut kita cari informasi yang lebih akurat dugaan tindak pidana korupsinya agar mudah dan lancar untuk menggiring hal tersebut ke pihak APH yakni kejaksaan.

Manggala Garuda Putih yang memiliki  motto BENER, WANI, BABAD akan selalu ikut andil dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukum jawa barat dengan melakukan pengawasan sampai pelaporan ke pihak Kejaksaan, kami pun selalu menekankan "tidak ada ruang bagi para pelaku yang hendak melakukan tindak pidana korupsi," tegas Agus Satria.

Kolaborasi LSM dan Ormas tersebut secara serempak menyatakan, "kami juga akan melayangkan surat pengaduan kepada KPK dan Kejaksaan Agung RI sebagai bentuk tindakan pencegahan pidana korupsi, kolusi, nepotisme dan monopoli, bahwa di duga telah terjadi penyimpangan wewenang yang dilakukan pihak DLHK  Kota Bandung.

Merespon tuduhan tersebut, Kepala DLHK Kota Bandung, kepada indofakta.com hari Kamis (16-09-2021) mengatakan, "kami menyampaikan beberapa hal : "Proses pengadaan barang sebagaimana tertuang dalam Perpres No.12 Tahun 2021 bertujuan menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yg dibelanjakan,diukur dr aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya,lokasi dan penyedia" kata Kepala LHK Kota Bandung, Dudi Prayudi.

Menurut Kepala DLHK Kota Bandung itu, "Pengadaan truk kompaktor hrs dipastikan sesuai dgn kebutuhan operasional terutama medan lapangan diantaranya kekuatan tanjakan, tahan beban berat, kekuatan kompaksi dll. Oleh karena itu penentuan spesifikasi kami melibatkan tim ahli yg bisa mengkaji berbagai aspek,sehingga memilih yg berkualitas. Pengadaan truk kompaktor yg terdiri dari 2 komponen utama yaitu truk sebagai chasis dan kompaktor untuk diinstalasikan ke truk chasis,spesifikasi utama adalah pada kekuatan truk, sedangkan informasi yg kami dapatkan dan berdasarkan kajian tim ahli, kompaktor yg akan diinstalasikan dapat mengikuti thd chasis. Untuk itu tim ahli sudah melakukan perbandingan dari beberapa spesifikasi truk dan dituangkan dalam rincian spesifikasi," tuturnya

Masih menurut Dudi Prayudi, "Sebelum pengumuman lelang, dokumen pemilihan disusun oleh Pokja dan telah melalui beberapa reviu dokumen oleh pokja pemilihan sesuai dgn tupoksinya yaitu melakukan persiapan dan pemilihan penyedia. Reviu dokumen ini meliputi : spesifikasi teknis dan gambar, hps, waktu penggunaan barang, analisis pasar, dll. Berdasarkan reviu tsb, maka pokja pemilihanlah yang dapat menyatakan layak atau tidak untuk ke tahap pemilihan. Dan dokumen pemilihan tersebut telah dinyatakan siap dan layak untuk tahapan pemilihan. Adapun tahapan pemilihan hingga penetapan pemenang sepenuhnya kewenangan dari pokja pemilihan," terangnya.

Tentang pemenang tender, "Dalam tahapan pemilihan, dimungkinkan adanya perubahan thd dokumen pengadaan tersebut, yakni pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) kepada para peserta lelang oleh pokja pemilihan. Apabila ada perubahan dokumen pengadaan, maka dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing. Untuk hal ini dapat ditanyakan kepada pokja pemilihan," jelasnya.

Menanggapi tentang Sanggahan yang disorot oleh kolaborasi LSM/Ormas, Kepala  DLHK Kota Bandung menyebutkan, "Informasi sebagaimana yg disampaikan oleh Saudara merupakan substansi dari sanggahan salah satu peserta tender dan sudah dijawab oleh Pokja sesuai kewenangannya; Dan Sesuai prosedur bahwa proses tender gagal atau harus diulang merupakan kewenangan Pokja. Kami tidak menerima laporan dari Pokja bahwa tender gagal atau harus diulang," urai Dudi Prayudi.

Dudi Prayudi mengungkapkan, "Kami sangat berterima kasih atas informasi yg Saudara sampaikan sebagai bagian dari pengaduan masyarakat yg kiranya pelaksanaannya dapat mengacu pada Perpres No 12 Tahun 2021 jo Perpres No 16 Tahun 2018. Seluruh pihak yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa ini, senantiasa menjalankan sesuai peraturan perundangan undangan yg berlaku," pungkasnya. (Y CHS/Rls-WM-DP).