Pencarian Berita


Legislatif Jabar Kritisi Pengelolaan APBD

Legislatif Jabar Kritisi Pengelolaan APBD

Adikarya Parlemen

Jabar -- Pengelolaan APBD saat ini, sudah rutin dilakukan pengawasan baik oleh lembaga pemeriksa keuangan seperti BPK RI atau lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Tentang pengelolaan APBD itu, resmi dilaporkan tiap tahun, salah satunya melalui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jabar tahun 2020 , beberapa waktu lalu telah disampaikan Gubernur Jabar kepada pihak DPRD Jabar dalam sidang paripurna.

Terkait dengan penyampaian pertanggungjawaban APBD itu, ada beberapa komponen yang dilaporkan diantaranya kinerja pengelolaan keuangan dan progress pengelolaan belanja dalam APBD.

Berkenaan dengan komponen itu, saya menyampaikan catatan sebagai kritisi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Hal ini, diungkapkan Anggota Badan Anggaran DPRD Jabar dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Hasbullah, dalam penjelasannya memaparkan dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2020, dalam pengelolaan keuangan , kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Raihab WTP ini, merupakan Raihan ke -10 yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Jabar secara berturut-turut. Penghargaan WTP ini, merupakan bukti konkret bahwa pengelolaan APBD sudah memenuhi syarat kualitas.

Sejalan dengan terpenuhinya sisi kualitas dalam pengelolaan keuangan dalam APBD, diharapkan raihan WTP ini, dapat berkorelasi dengan perbaikan pengelolaan belanja dalam APBD.

Pos belanja yang menjadi catatan diantaranya pos dana hibah ke Kabupaten/Kota, untuk pos dana hibah ini dinilai strategis sehingga harus tetap dialokasikan setiap tahun

Dana hibah ini, diharapkan dapat tepat sasaran dan tepat pengelolaan di penerima. Hal yang perlu diperkuat adanya bimbingan teknis bagi penerima.

Selanjutnya, untuk berbagai belanja modal, yang membutuhkan proses lelang, yang dilaksanakan oleh pihak ULP dibawah kendali Biro Pengelolaan Barang dan Jasa, proses lelang harus memenuhi validasi secara akurat.

Berikutnya, penggunaan pos belanja harus mengedepankan pertimbangan disiplin penggunaan anggaran. Diharapkan jangan ada perubahan pelaksanaan belanja yang tidak sesuai dengan perencanaan di nomenklatur anggaran, misalnya nomenklatur belanja modal harus digunakan untuk belanja modal lagi, jangan digeser ke pos belanja aparatur.

Selanjutnya, ujar Hasbullah untuk perencanaan pembangunan yang diimplementasikan dalam program dan kegiatan harus sesuai dengan target RPJMD Jabar yang sudah ditetapkan.(nur)