Jaring Aspirasi Di KCD Dinas Pendidikan Jabar, Legislatif Jabar Ungkap Saran
Adikarya Parlemen
Bandung -Pemerintah Provinsi Jabar bersama DPRD Jabar tengah membahas regulasi berupa Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Kondisi terkini, telah dilakukan pembahasan dengan seluruh Kantor Cabang Dinas Pendidikan ( KCD) lingkup Dinas Pendidikan Jabar. Pembahasan tersebut, diselenggarakan dalam kegiatan Rapat Dengar Pendapat ( RDP).
Pada kegiatan tersebut, terungkap sejumlah aspirasi yang hari ditindaklanjuti dalam penyusunan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
Hal ini, diungkapkan Anggota Pansus Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Hj. Diah Fitri Maryani, SE, MM dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Diah
dalam keterangannya mengatakan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dari sisi produk hukum Peraturan Perundang-undangan, merupakan upaya dari pihak legislatif Jabar bersama DPRD Jabar untuk membentuk produk hukum baru berupa Perda yang diselaraskan dengan perkembangan situasi dan kondisi kekinian.
Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dalam konteks produk hukum juga harus sinergi dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
" Berdasarkan informasi yang dihimpun pihak DPR RI juga kini sedang membahas revisi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional jadi tentunya pembahasan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan harus sinergi juga dengan revisi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional" jelas Diah.
Diah dalam bagian lain keterangannya mengatakan di sisi lain agar Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masih, seluruh program yang dibuat harus sesuai dengan aspirasi dari masyarakat.
" Adapun aspirasi yang dihimpun salah satunya yang terjaring dalam RDP dengan seluruh KCD Dinas Pendidikan tentunya berkaitan dengan berbagai aspek antara lain: program untuk
meningkatkan mutu layanan pendidikan, program pemerataan akses pendidikan salah satunya sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas guru dan pendanaan Pendidikan" ujar Diah.(Adv)
