Samosir -- Gelombang banjir yang melanda sejumlah kawasan di Sumatera dalam beberapa pekan terakhir memantik perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Samosir, Edis Verianto Naibaho. Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan itu mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera menetapkan banjir tersebut sebagai bencana nasional. Menurutnya, pemerintah tak boleh ragu mengambil keputusan besar ketika situasi di lapangan menunjukkan eskalasi bencana yang kian mengkhawatirkan.

Baca juga: Wali Kota Wesly dan Ny Liswati Hadiri Open House IPK Pematangsiantar

Banjir yang menerjang kawasan Tapanuli Tengah, Sibolga, hingga sejumlah kabupaten di pesisir dan dataran Sumatera Utara disebut telah merusak infrastruktur publik, merendam pemukiman, serta memaksa ribuan warga mengungsi. Beberapa laporan lapangan juga menyebut banyaknya korban jiwa serta warga yang masih dalam pencarian. Dampak lanjutan mulai terasa: sekolah ditutup, akses logistik tersendat, sementara aktivitas ekonomi masyarakat terhenti.

Baca juga: Wali Kota Wesly dan Ny Liswati Serahkan Bantuan ke Warga Korban Kebakaran di Jalan Kasuari

"Kondisi ini sudah tidak lagi bisa ditangani hanya oleh pemerintah daerah. Penanganan butuh dukungan pusat agar bantuan dapat bergerak cepat. Saya mendorong BNPB menaikkan status menjadi bencana nasional," ujar Edis dalam keterangan tertulis di Samosir,  Minggu, 7 Desember 2025.

Baca juga: Ny Liswati Kunjungi 6 PAUD SAB di Kecamatan Siantar Martoba, Ajak Murid Bersenam dan Bernyanyi Bersama

Dorongan itu bukan tanpa alasan. Edis menilai bahwa pengelolaan tanggap darurat di daerah kerap terhambat keterbatasan personel, alat berat, maupun logistik. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat dapat mengonsolidasikan bantuan secara lebih masif—mulai dari distribusi kebutuhan dasar, evakuasi korban, hingga penanganan trauma healing. Selain itu, anggaran yang digelontorkan tidak lagi bergantung pada APBD daerah yang kapasitasnya terbatas.

"Ini soal keselamatan warga. Jangan menunggu situasi bertambah buruk baru kemudian bergerak. Negara harus hadir penuh, bukan setengah," ujar Edis. Nada suaranya meninggi saat menegaskan bahwa kecepatan menjadi faktor penentu dalam penyelamatan warga di tengah cuaca ekstrem yang belum menunjukkan tanda mereda.

Baca juga: Serahkan Armada Baru, Wesly Tekankan Respon Cepat dan Tepat terhadap Kebakaran dan Penyelamatan

Politisi PDIP tersebut juga menyinggung lemahnya mitigasi bencana di banyak wilayah di Sumatera. Menurutnya, persoalan banjir bukan hanya soal curah hujan tinggi, melainkan akumulasi persoalan tata ruang, kerusakan hutan, hingga pembiaran aktivitas tambang dan perkebunan yang menggerus daya serap tanah. “Banjir ini adalah alarm keras. Jika tata kelola lingkungan tak diperbaiki, kita hanya akan sibuk mengirim bantuan setiap tahun," katanya.

Edis menilai koordinasi lintas daerah vital untuk menghindari lambatnya alur distribusi bantuan antarkabupaten. Ia mendorong pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan lembaga kemanusiaan bergerak dalam satu komando penanganan agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Di lapangan, banjir masih menyisakan cerita getir. Di beberapa titik, akses jalan utama tertutup lumpur tebal, warga bertahan di posko sambil menunggu bantuan makanan, sementara jaringan listrik padam sejak hari pertama banjir. Para relawan bekerja bergiliran, namun peralatan terbatas. Sejumlah laporan menyebut masih ada desa yang belum tersentuh distribusi bantuan karena terisolasi akibat akses terputus.

Pemerintah pusat melalui BNPB hingga kini belum menetapkan status bencana nasional. Dorongan dari daerah seperti yang disuarakan Edis menjadi salah satu tekanan politik agar keputusan percepatan penanganan segera diambil. Ia menegaskan bahwa penetapan status tidak hanya soal administratif, tetapi strategi penyelamatan yang dapat memperpendek masa krisis.

"Saya berharap pemerintah pusat mendengar suara daerah. Prioritas kita satu: menyelamatkan masyarakat dan memulihkan kehidupan mereka secepat mungkin," ujarnya menutup pernyataan.

Dalam beberapa hari ke depan, cuaca ekstrem masih berpotensi terjadi di wilayah Sumatera. Situasi ini membuat permintaan percepatan langkah pemerintah pusat semakin mendesak. BNPB kini dinantikan sikap jelasnya, apakah akan menunggu evaluasi berkala atau merespon cepat sebelum bencana meninggalkan lebih banyak luka.(Jst)

Bagikan: