ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Kabupaten Bandung Butuh Pembinaan Skill Kewirausahaan

BANDUNG–  Rencana pembangunan tiga juta rumah hunian dalam setiap tahun oleh Presiden Prabowo, dengan salah satu sasaran kalangan nelayan, diharapkan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi para nelayan.

Baca juga: Pendapat Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Hj. Tina Wiryawati, SH, MM sumber Daya Kelautan Miliki Peluang Dongkrak PAD

"adapun Kesejahteraan yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak huni bagi nelayan" ungkap Anggota Komisi II DPRD Jabar, Dede Kusdinar, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Baca juga: Harapan Legislatif Jabar Koperasi Merah Putih Harus Terbentuk Di Seluruh Desa Di Jabar

Dede, dalam keterangannya mengatakan program 
Dimana tiga juta rumah hunian, dengan layanan program subsidi, berdasarkan informasi yang dihimpun tersebar di wilayah perkotaan, pedesaan dan wilayah pesisir.  

Khusus untuk program rumah subsidi di wilayah pesisir, ini jelas untuk para nelayan. Bagi Jabar, lokasinya ada di wilayah Pantura dan kawasan Pantai Selatan.

Baca juga: Pandangan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Hj. Tina Wiryawati, SH, MM Potensi Sektor Kehutanan Di Jabar Perlu Dikelola Maksimal

" bagi pihak legislatif Jabar berharap program pengadaan rumah bersubsidi ini dapat dinikmati oleh kalangan nelayan" jelas Dede.

Dede, dalam keterangannya mengatakan berdasarkan data dari Jabar Data Service, jumlah nelayan di Jabar, sampai akhir tahun 2023, mencapai 42.844 orang.

Jumlah nelayan tersebut, dengan memperhatikan pendapatan perbulan, tentunya harus menjadi prioritas, karena sebagian besar nelayan , pendapatan per bulan ada dibawah UMR.

" ini artinya nelayan mempunyai keterbatasan pendapatan sehingga untuk mendapatkan rumah yang layak jelas mempunyai  kendala " kata Dede.

Dede, dalam bagian lain keterangannya mengatakan Pemprov Jabar harus lebih intensif lagi berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam upaya pengadaan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama kalangan nelayan.

Hal yang menjadi perhatian salah satunya, tentang fasilitasi lahan. Untuk pengadaan lahan ini, perlu juga dilibatkan peran Pemkab/Pemkot.

Dede, dalam keterangannya mengatakan kepada pengembang perumahan, harga harus terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Namun juga hunian ini harus layak huni.(Adv)

Bagikan: