ADHIKARYA PARLEMEN

Baca juga: Kabupaten Bandung Butuh Pembinaan Skill Kewirausahaan

BANDUNG – Berkenaan dengan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Jawa Barat, kuantitas dan kualitas jalan perlu diperhatikan , baik pada ruas jalan Nasional , jalan provinsi maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan angka konektivitas.

Baca juga: Pendapat Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Hj. Tina Wiryawati, SH, MM sumber Daya Kelautan Miliki Peluang Dongkrak PAD

Tingkat kemantapan jalan Provinsi Jawa Barat memang sudah terbilang bagus. Namun itu tidak selaras dengan konektivitasnya yang kisarannya masih di bawah 50%.

Baca juga: Harapan Legislatif Jabar Koperasi Merah Putih Harus Terbentuk Di Seluruh Desa Di Jabar

Pasalnya ,
kemantapan jalan merupakan bagian dari indikator konektivitas jalan, sehingga Pemerintah Provinsi Jabar harus mengupayakan tingkat konektivitas hingga 60%.

Baca juga: Pandangan Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jabar Hj. Tina Wiryawati, SH, MM Potensi Sektor Kehutanan Di Jabar Perlu Dikelola Maksimal


Berkenaan dengan kemantapan jalan, menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat Ir. Prasetyawati,  baru sebagian dari kinerja Dinas BMPR Jabar yang sudah dijalankan. Sedangkan peningkatan utama sekarang adalah indikator konektivitasnya.

“Konektivitas ini difokuskan luntuk mendukung jaringan sektor unggulan. Tentunya tanpa mengabaikan  konektivitas untuk menyelesaikan kesenjangan infrastruktur di wilayah selatan Jabar,” jelas Prasetyawati, kepada media baru-baru ini.

Aksesibilitas konektivitas di wilayah Jabar selatan, sambung Prasetyawati, memang masih memiliki sejumlah kekurangan. Pengembangan Jabar selatan sebagian besar ditujukan untuk pariwisata dan hutan lindung. Sedangkan dari segi infrastruktur, bagian selatan Jabar belum sepenuhnya sempurna dibandingkan infrastruktur Jabar utara dan tengah yang sudah mantap.

Jalan yang berkondisi baik hanya dua ruas jalan, dimana itu merupakan jalan provinsi dan nasional. Sedangkan jalan lainnya terlalu sempit, dan berkualitas buruk. Biasanya jalan ini berstatus jalan kabupaten atau desa.

Di kawasan selatan Jabar, akses jalan antara satu kecamatan dengan kecamatan lain harus muter dulu, padahal jaraknya dekat. Dari Garut tengah mau ke kawasan selatannya bisa muter hingga lima jam.
“Sejauh ini, poros konektivitas Jabar selatan yang sudah terbangun di antaranya jalur Ciletuh-Sukabumi-Pelabuhan Ratu hingga Pangandaran,” terang Prasetyawati.

Menurut Prasetyawati,  kemantapan jalan tanpa konektivitas akan menjadi percuma. Pasalnya, kemantapan jalan adalah bagian dari konektivitas juga, 
sehingga konektivitas dan kemantapan jalan diharapkan dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pertumbuhan pembangunan di Jabar secara merata.

“Kalau kondisi infrastruktur jalan sesuai yang diharapkan, maka konektivitas yang diharapkan pada satu daerah dengan daerah lainnya tidak akan terganggu,” katanya.  
Menyinggung soal pengembangan jalan di jalur selatan, memang Pemrov Jabar berencana akan banyak membangun akses. Diantaranya akses Cileunyi-Garut-Tasik-Banjar, bahkan hingga ke Cilacap, Jawa Tengah.

Prasetyawat, dalam keterangannya mengatakan diharapkan konektivitas dapat tersambung ke kawasan wisata Pangandaran. Adapun pembangunan jalan yang menghubungkan jalur selatan dengan jalur tengah Jabar, kelak jalan tersebut dapat menghubungkan kawasan pusat pariwisata Ciletuh.

“Memang akan cukup banyak pembangunan jalan di Jabar. Harapannya ke depan, pembangunan jalan ini bermanfaat untuk menghubungkan sentra produksi yang ada di kabupaten terhadap pusat-pusat pertumbuhan kota dan pembangunan jalan desa,” ungkapnya.

Prasetyawati, dalam keterangannya mengatakan untuk memenuhi keperluan tersebut, memang diperlukan kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten /Kota 
untuk mewujudkan jalan yang mantap. Masalahnya, anggaran pembangunan jalan setiap tahun masih kurang. 
Sehingga kalau bisa, jika ada pengembangan sebuah kawasan oleh swasta, maka juga harus dibarengi membangun jalannya sebagai bentuk andil swasta dalam pembangunan Jabar, ujar Prasetyawati.(Adv)

Bagikan: