Bandung -- Gejolak masyarakat atas adanya Rancangan Undang-undang Terbaru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHAP yang membuat seluruh elemen masyarakat Indonesia kecewa dan tidak percaya kepada Komisi III DPR RI, tak terkecuali Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya  Masyarakat Baladhika Adhyaksa Nusantara atau LSM BAN.

Baca juga: Pernyataan Resmi Kadisdukcapil Simalungun, Terkait Dugaan Pungli

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum LSM BAN, Yunan Buwana, S.E., S.H melalui rilis yang diterima indofakta.com hari Sabtu tanggal 15 Maret 2025. Menurut hematnya, DPR RI telah berkhianat terhadap rakyat yang secara diam - diam membahas RKUHAP dengan menghapus pasal kewenangan Kejaksaan sebagai penyidik.

Baca juga: Pilkada Samosir Sudah Selesai, Persaingan Mendapatkan Keuntungan Pribadi Akan Terjadi?

Langka DPR RI tersebut bisa dicurigai adanya modal dari kekuatan tertentu yang mendanai agar institusi Kejaksaan tidak berdaya atau lumpuh.

Baca juga: Tentang PPN 12% dan BOSS BESAR

"Adanya dugaan kekuatan pendanaan besar yang masuk ke dalam Komisi III untuk mendanai agar kewenangan kejaksaan sebagai penyidik dilumpuhkan," kata Yunan.

Baca juga: “Bangun Pagi, Rezeki Datang: Rahasia Hidup Lebih Sehat dan Bahagia”

"Ini adalah suatu pengkhianatan yang luar biasa artinya tidak ada keinginan keras untuk memberantas Korupsi di Indonesia," tambahnya.

Ketua Umum LSM BSN itu lalu berharap agar Presiden memerintahkan agar Komisi III DPR RI memperkuat kedudukan Kejaksaan sebagai penyidik diperkuat.

"Kami berharap Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk membatalkan RKUHAP dan memperkuat kedudukan Jaksa sebagai Penyidik, bukan melakukan  langkah mundur bagi penegakkan hukum," harapnya.

Yunan Buwana menyampaikan bahwa untuk saat ini institusi Kejaksaan telah banyak membongkar kasus mega korupsi yang bisa jadi ada yang terganggu.

"Tentunya banyak pihak yang merasa tidak nyaman dan terusik," ujarnya.

Yunan menambahkan, bahwa dalam draft RUU KUHAP versi 17 Februari 2025, terlihat adanya upaya untuk memasukkan ketentuan - ketentuan dari peraturan internal kepolisian, khususnya terkait prosedur penyelidikan dan penyidikan.

Kemudian, ketentuan - ketentuan ini telah lama menjadi sorotan dan kritik karena bertentangan dengan hukum acara pidana yang lebih tinggi, yaitu KUHAP 1981.

"Dalam RKUHAP, kewenangan kepolisian malah diperluas di saat masyarakat sudah nyaris tidak percaya kepada institusi ini. Saat ini, kepercayaan rakyat Indonesia sangat tinggi terhadap kinerja Kejaksaan Agung dalam upaya memberantas korupsi," jelasnya.

Sangat berbahaya bila target RKUHAP bila dilumpuhkan atas pesanan dari pihak yang tidak menginginkan fungsi dan peran dilumpuhkan.

"RKUHAP ini disusupi para koruptor yang merasa terganggu dan tidak nyaman ada upaya Fight Back Kejaksaan lewat DPR RI, untuk melumpuhkan kewenangan Jaksa sebagai penyidik Korupsi, ini sangat berbahaya,’’ tegas Yunan

Dalam Pasal 6 Ayat (1) (2) dan (3) RKUHAP, memberikan Polri tetap teratas sebagai penyidik dengan meniadakan peran Kejaksaan dalam penyidikan.

"DPR RI, dalam hal ini Komisi III yang dipimpin oleh Habiburokhman sudah buta mata hati dengan fenomena banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang semakin banyak terungkap oleh Kejaksaan namun wewenangnya di kebiri tutup Yunan. (Y CHS/Rls-RYB).

Bagikan: