Lebak, - Perkumpulan Wartawan Fast Respon Nusantara Counter Polri DPC Lebak akan segera melakukan monitoring dan klarifikasi kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal dan Ketahanan Pangan (Ketapang) di setiap desa di Kabupaten Lebak.

Baca juga: Satgas Yonif 312/KH: Menebar Berkah Ramadhan di Perbatasan Papua

Maman, Ketua Tim Investigasi DPC Fast Respon Nusantara Counter Polri DPC Lebak, mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan klarifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan PKBM dan Ketapang dilaksanakan sesuai dengan juklak dan juknis yang berlaku.

Baca juga: Pemkab Simalungun Dukung Pelaksanaan RPL Seksi Sekolah Minggu Sinode GKPS 2025

"Kami akan memantau apakah siswa atau peserta didik yang terdaftar di PKBM benar-benar ada dan aktif, atau apakah data tersebut fiktif," ujar Maman. Minggu (9/3/2025)

Maman menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan klarifikasi ini akan dilakukan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH), seperti Kapolres Lebak, Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Inspektorat Kabupaten Lebak, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak.

Baca juga: Bupati Simalungun Sidak Pasar Perdagangan, Pantau Harga Bahan Pokok dan Serap Keluhan Pedagang

Sementara itu, Ketua Fast Respon Counter Polri Kabupaten Lebak, A. Sutisna, mengatakan bahwa kegiatan monitoring dan klarifikasi Ketapang ini bertujuan untuk mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu swasembada pangan.

Baca juga: Buka Bersama Masyarakat Bandar Masilam, Bupati Simalungun: "Saya akan berjuang dengan semua tenaga untuk membangun Kabupaten Simalungun"

"Kami ingin memastikan bahwa kegiatan Ketapang dapat sukses dan tercapai untuk kesejahteraan masyarakat di setiap desa," ujar A. Sutisna.

A. Sutisna menambahkan bahwa kegiatan monitoring dan klarifikasi ini akan dilakukan oleh tiga Kordinator Tim (Kortim), yaitu Kortim Lebak Utara, Kortim Lebak Tengah, dan Kortim Lebak Selatan.

(Iwan H)

Bagikan: