Simalungun - Menanggapi pemberitaan terkait dugaan pungutan liar (pungli) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, kami menegaskan bahwa Kepala Dinas Dukcapil Simalungun, Tiarli E. Sinaga, S.Kom, M.Si, tidak pernah memerintahkan atau membenarkan praktik pungli dalam bentuk apapun, termasuk dalam pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK).

Baca juga: “Bangun Pagi, Rezeki Datang: Rahasia Hidup Lebih Sehat dan Bahagia”

Disdukcapil Simalungun telah menerapkan SOP (Standar Opetasional Prosedur) bagi seluruh petugas, yang transparan dalam melayani seluruh masyarakat.

Baca juga: Jalan Dakwah Dari Pesantren ke Pesantren di Pelosok Negeri

Disdukcapil Simalungun juga telah menerima penilaian positif dari Ombudsman RI atas pelaksanaan pelayanan publik yang bebas dari pungli, mematuhi aturan administrasi kependudukan, dan terbebas dari maladministrasi.

Komitmen ini merupakan prinsip utama Disdukcapil Simalungun dalam memberikan pelayanan yang transparan dan profesional kepada masyarakat.

Baca juga: Pilkada 2024 Selesai, DPC AWI Medan : Siapapun Pemimpinnya Tetap Jaga Persatuan Kesatuan dan Kebersamaan

Kepala Dinas Dukcapil Simalungun memandang serius laporan ini dan akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan kebenaran informasi. Jika ditemukan adanya pelanggaran oleh oknum tertentu, tindakan tegas akan diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Dede Farhan Aulawi Jelaskan Perkembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Bagi Manusia

"Kami juga menghimbau masyarakat untuk melaporkan secara resmi jika menemukan indikasi pelanggaran, melalui saluran pengaduan yang tersedia. Hal ini akan membantu kami menjaga integritas pelayanan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Disdukcapil Simalungun,"ujar Kepala Dinas.

"Komitmen kami adalah memberikan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kepentingan masyarakat Kabupaten Simalungun,"pungkasnya.(Harianto Girsang)

Bagikan: