Bandung -- Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin  menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2025 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (11/12/2024).

Baca juga: Presiden Prabowo Siap Pindah ke IKN Mulai 17 Agustus 2028

Penyerahan tersebut dilakukan secara digital kepada kepala satuan kerja dan kepala daerah di Jabar. Turut mendampingi Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Teguh Dwi Nugroho.

Baca juga: Program Presiden Prabowo Dilounching Di Samosir, Siswa SD Dapat Makanan Bergizi dan Gratis

Dalam penyerahan tersebut, Bey juga menyampaikan amanat Presiden RI terkait fokus kebijakan APBN 2025

Baca juga: Legislatif Jabar Ingatkan Peran Orang Tua Untuk Mendidik Anak

"Kami lakukan hari ini, kemarin secara nasional di Jakarta. Kami ingin cepat jadi hari ini, supaya lebih cepat, apa yang harus dikerjakan jadi lebih awal lagi," ucap Bey.

Baca juga: Mengatasi Anak Tantrum: Kunci Sukses Orang Tua dalam Mengelola Emosi Si Kecil

"Nanti awal tahun sudah bisa mulai digunakan (APBN), jadi tidak lama lagi," imbuhnya.

Bey mengatakan, penggunaan APBN Tahun 2025 berfokus pada bidang pendidikan dan bidang kesehatan. "2025 fokus terbesar pendidikan dan kesehatan, itu paling besar," katanya.

Selain itu, Bey juga menjelaskan arahan Presiden RI terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang harus dapat memperkuat ekonomi sekitar sekolah.

"Mohon diperhatikan terutama terkait dengan makan bergizi, arahan Bapak Presiden harus melibatkan ekonomi lokal," tutur Bey.

"Makanan bergizi ini bukan dari catering besar, tapi lebih melibatkan BUMDes juga ibu-ibu PKK di sekitar sekolah itu, sehingga ini menguatkan ekonomi lokal," tambahnya.

Bey berharap, dengan melibatkan ekonomi lokal di sekitar sekolah, program makan bergizi gratis tidak hanya membentuk anak-anak yang sehat, tetapi juga memperkuat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.

"Jadi tidak hanya anak-anak lebih sehat, tapi juga ekonomi lebih juga kuat, karena yang menyiapkan di situ, makanan dari situ, beras juga dari situ jadi akhirnya perekonomian lokal juga bergerak," kata Bey.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jabar Teguh Dwi Nugroho menuturkan bahwa DIPA dan TKD merupakan dokumen penting untuk menjadi acuan bagi pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah. Hal itu dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Harapannya kemudian APBN yang dikucurkan ke Provinsi Jawa Barat ini segera bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Teguh.

"Dengan kegiatan itu dilakukan tentu akan membuka lapangan kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jabar akan terus tumbuh dengan baik," tambahnya.(nr)

Bagikan: