BANDUNG – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini (03/12/24) melaksanakan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan Pemberian Penghargaan JDIH Tahun 2024 di Gedung Merdeka, Asia Afrika, Bandung. 

Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah program berkelanjutan dalam upaya membangun kesadaran hukum di masyarakat. Kolaborasi antar instansi pemerintah maupun dengan masyarakat adalah kunci mencapai keberhasilan. Desa/Kelurahan sebagai instansi yang berhadapan langsung dengan kehidupan dinamika masyarakat perlu memiliki kecakapan dalam memimpin warganya termasuk menghadapi berbagai permasalahan hukum yang terjadi. Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 ini, jadi salah satu bukti konkret pemerintah andil dalam menciptakan supremasi hukum di masyarakat. 

Melalui kolaborasi antara Kemenkumham Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2024 ini Jawa Barat kembali meresmikan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Jawa Barat bertambah menjadi 3.306 dari total 5.957 Desa/Kelurahan yang ada. Penambahan jumlah tersebut mengantarkan Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah Desa/Kelurahan Sadar Hukum terbanyak di Indonesia. 

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Min Husein, hadir langsung dalam kegiatan Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Barat Tahun 2024. Turut hadir pula Pj. Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jabar, Masjuno, Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Constantinus Kristomo, Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional BPHN, Saefur Rochim, Kepala Biro Hukum Pemprov Jabar, Yogi Gautama, 16 Bupati/Walikota, serta 36 Perwakilan dari Camat, Kepala Desa, dan Lurah penerima penghargaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. 

“Jumlah Desa/Sadar Hukum di Jawa Barat yang terus meningkat setiap tahunnya merupakan prestasi yang membanggakan dan menunjukan bahwa Kanwil Kemenkumham Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen dalam membangun kesadaran hukum,” ucap Min Husein dalam sambutannya. 

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Masjuno dalam laporannya bahwa kegiatan ini merupakan upaya kita bersama untuk menguatkan keberadaan negara Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini akan terlihat dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang merupakan kunci bagi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang aman, tertib dan damai dan sejahtera. 

Selain Peresmian Desa/Kelurahan Sadar Hukum, dalam kesempatan yang sama turut diberikan juga Pemberian Penghargaan JDIH Tahun 2024 oleh Pj. Gubernur Jawa Barat dengan didampingi langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum  Nasional. Penghargaan diberikan kepada kepada 6 Bupati/Walikota serta 6 DPRD Kab/Kota di Jawa Barat yang telah melaksanakan dengan baik pengelolaan JDIH di wilayahnya.(nr)

Bagikan: