Jakarta -- Penangkapan Alwin Jabarti Kiemas, tersangka kasus judi online yang juga pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memicu kehebohan di publik. Alwin diduga terlibat dalam jaringan judi online dengan peran memfilter situs judi agar tidak terblokir. Namun, ia juga dikaitkan dengan nama besar keluarga Presiden RI ke-5, Megawati Soekarnoputri, meskipun PDIP tegas membantah tuduhan tersebut.

Baca juga: Judi Ketangkasan Tembak Ikan di Komplek Kota Baru Titipapan Medan Deli Diduga Masih Beroperasi

Menurut keterangan Kombes Wira Satya Triputra, Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Alwin bekerja sama dengan dua tersangka lainnya, M alias A dan AK. Peran mereka disebut terstruktur dengan Alwin sebagai pemimpin strategi. "Benar, tersangka berinisial AJ adalah Alwin Jabarti Kiemas," ujar Kombes Wira dalam konferensi pers, Senin (25/11).

Baca juga: Otak Pelaku Begal Yang Serang Anggota TNI Diringkus Polsek Sunggal

Alwin dikenal memiliki karier cemerlang, mulai dari sektor perbankan hingga mendirikan startup seperti BalitaKita.com dan TekenAja, penyedia layanan tanda tangan digital yang bermitra dengan lembaga pemerintah dan BUMN. Namun, keterlibatannya dalam kasus ini mencoreng reputasinya.

Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy menegaskan, Alwin bukan keluarga Megawati maupun kader PDIP. "Yang bersangkutan bukan keluarga dan juga bukan kader PDI Perjuangan," ujar Ronny, Selasa (26/11). Ia menilai tuduhan ini hanya upaya mendiskreditkan PDIP di masa tenang Pilkada 2024.

Baca juga: Rakerda Maluku, Kajati Agoes SP Minta Jajarannya Mendukung Produktifitas Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Ronny juga menyebut pihaknya akan melaporkan akun media sosial yang menyebarkan informasi tendensius yang mengaitkan Alwin dengan PDIP dan Megawati. "Ini cuitan jahat, menggiring opini, dan mengandung unsur fitnah," tambahnya.

Baca juga: Mantan Rektor ISBI Setuju Bangunan Galeri Demolish Jadi Atensi Kejari Kota Bandung

Juru Bicara PDIP, Chico Hakim, menganggap pengungkapan kasus ini sebagai politisasi hukum karena diungkap menjelang pencoblosan Pilkada. "Kasus ini baru diungkap saat masa tenang setelah tersangka ditahan sebulan sebelumnya, ini bukti nyata politisasi hukum," ujarnya.

Chico juga menyebut mafia judi online berkembang karena diduga dilindungi oleh oknum aparat dan penguasa. Ia mendesak pembentukan Komite Khusus Independen untuk mengusut aliran dana ilegal yang diduga digunakan untuk kepentingan politik.

Kasus ini menambah kompleksitas dinamika politik dan hukum menjelang Pilkada serentak 2024, dengan berbagai pihak menyerukan transparansi dan penegakan hukum yang adil. (Mhd/drt)

Bagikan: