Terobosan Cepat Disertai Polemik: Menteri Desa dan Menteri ESDM Jadi Pusat Perhatian

Baca juga: Perda Tentang Ketertiban Umum Buka Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana

Jakarta -- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memulai masa jabatan dengan berbagai terobosan, seperti mempermudah distribusi pupuk subsidi dan membangun perumahan rakyat. Namun, di balik gebrakan positif tersebut, beberapa anggota kabinetnya justru menciptakan kegaduhan yang mengundang kritik publik.

Surat Kontroversial Menteri Desa Yandri Susanto

Baca juga: Resmikan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024, Tunjukkan Komitmen Penuh Kemenkumham Jabar Bersama Pemprov Jabar Bangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat

Salah satu polemik diawali dengan surat yang beredar dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Yandri Susanto, terkait acara haul ibunya. Surat itu menuai kritik keras dari berbagai pihak, termasuk mantan Menko Polhukam, Mahfud MD. Yandri mengakui bahwa surat tersebut dibuat atas perintahnya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

“Itu bisa koreksi lagi nanti, yang pasti tidak disalahgunakan dan dibelokkan. Terima kasih kepada Pak Mahfud, Insya Allah tidak akan diulangi lagi, ini murni haul emak kami,” ujar Yandri.

Baca juga: Anak Adalah Amanah yang Perlu Kita Lindungi

Tindakan ini bahkan mendorong Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya untuk mengeluarkan surat imbauan kepada para menteri agar lebih berhati-hati dalam membuat surat resmi yang terkait acara pribadi. "Dalam masa awal jabatan harap berhati-hati dalam membuat surat atas nama/kop/stempel kementerian & tanda tangan menteri, terkait acara pribadi dan menghindari hal-hal yang berpotensi menjadi polemik di masyarakat," tulis Mayor Teddy dalam imbauannya.

Kisruh Gelar Doktor Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Baca juga: Polisi Monitoring Pelaksanaan Rapat Pleno di 26 PPK

Kontroversi lain muncul dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahlil diketahui menyelesaikan gelar doktornya di Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) dalam waktu kurang dari dua tahun, yang memicu kecurigaan publik dan alumni UI. Akibatnya, alumni UI membuat petisi agar rektor mengkaji ulang pemberian gelar doktor tersebut, dengan alasan menjaga integritas dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

Setelah melalui polemik panjang, UI akhirnya menangguhkan kelulusan doktor Bahlil Lahadalia. “Mengingat langkah-langkah yang telah diambil oleh UI, kelulusan BL mahasiswa Program Doktor (S3) SKSG ditangguhkan, mengikuti Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2022, selanjutnya akan mengikuti keputusan sidang etik,” demikian pernyataan resmi Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) UI, KH Yahya Cholil Staquf, yang diterima pada Rabu (13/11).

Komitmen UI dalam Tata Kelola Akademik

Keputusan ini diambil dalam rapat koordinasi empat organ UI sebagai bentuk tanggung jawab UI untuk meningkatkan tata kelola akademik yang transparan dan adil. UI juga menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas polemik ini, menunjukkan komitmennya untuk menjaga kepercayaan publik.

Kedua kejadian ini mencerminkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo dalam menjaga sinergi antara terobosan besar dan stabilitas internal kabinetnya. (Bams)

Bagikan: