DPRD Jabar Tekan Pemprov untuk Segera Operasikan TPA Legoknangka sebagai Solusi Jangka Panjang

Baca juga: Perda Tentang Ketertiban Umum Buka Partisipasi Masyarakat Dalam Penanganan Bencana

Bandung -- Krisis kapasitas di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, kian mendesak untuk segera diatasi. Sebagai pusat pembuangan sampah utama untuk Bandung Raya, TPA ini mengalami overload, menimbulkan masalah lingkungan serius dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Daddy Rohanady, yang mendesak agar pemerintah segera mengoperasikan TPA Legoknangka sebagai solusi jangka panjang.

Baca juga: Resmikan 100 Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024, Tunjukkan Komitmen Penuh Kemenkumham Jabar Bersama Pemprov Jabar Bangun Kesadaran Hukum Di Masyarakat

Daddy Rohanady menyampaikan bahwa krisis di TPA Sarimukti sudah berada di ambang darurat. Volume sampah yang berlebih dan tidak teratur meningkatkan risiko kebakaran serta mencemari lingkungan sekitar. Terlebih, air lindi dari TPA Sarimukti sudah mencemari Sungai Citarum yang merupakan ekosistem penting bagi wilayah tersebut.

Baca juga: Anak Adalah Amanah yang Perlu Kita Lindungi

"Kondisi overload di TPA Sarimukti memperbesar risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan. Air lindi bahkan sudah mengalir ke Sungai Citarum, mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat sekitar DAS Citarum," jelas Daddy, Jumat (8/11/2024).

Desakan Untuk Pengoperasian Segera TPA Legoknangka

Daddy menegaskan bahwa TPA Legoknangka harus segera dioperasikan sebagai bagian dari solusi jangka panjang pengelolaan sampah Bandung Raya. Keberadaan TPA baru dengan kapasitas dan teknologi lebih modern sangat penting guna mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Daddy menyebut pengoperasian TPA Legoknangka ini sudah mendesak dan menjadi salah satu tanggung jawab besar yang akan dihadapi oleh Gubernur Jawa Barat terpilih pada Pilkada mendatang.

Baca juga: Polisi Monitoring Pelaksanaan Rapat Pleno di 26 PPK

"Jika kita tidak ingin tragedi seperti Leuwigajah terulang, pengoperasian TPA Legoknangka adalah keniscayaan," ujarnya.

Menurut Daddy, TPA Legoknangka telah dirancang dengan fasilitas pengelolaan sampah yang modern. Namun, sejumlah kendala, termasuk masalah teknis dan administratif, menyebabkan penundaan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab ini harus segera diprioritaskan oleh gubernur baru setelah Pilkada 27 November 2024.

Perlunya Proyek Pengelolaan Sampah di Wilayah Lainnya

Daddy juga mengingatkan bahwa Jawa Barat tidak bisa hanya bergantung pada TPA Legoknangka. Ia mendorong Pemprov untuk merancang solusi serupa di daerah lain. Misalnya, proyek pengelolaan sampah di Ciwaringin dan wilayah Karawang hingga Bekasi harus segera ditindaklanjuti guna mencegah krisis serupa di masa depan.

"Masih banyak peluang yang belum tergarap. Usulan TPA regional di Ciwaringin, Karawang, Purwakarta, hingga Bekasi perlu segera dipercepat untuk mengantisipasi lonjakan sampah yang terus meningkat," imbuh Daddy.

Situasi darurat ini menjadi tantangan besar bagi Gubernur Jawa Barat terpilih nanti. Pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan pengoperasian TPA Legoknangka dipandang sebagai solusi mendesak untuk mengatasi krisis sampah yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat di sekitar Bandung Raya. (Nur)

Bagikan: