Jokowi Menyatakan Bahwa Penentuan Jumlah Kementerian Sepenuhnya Kewenangan Prabowo Sebagai Presiden Terpilih, Sementara Tim Prabowo Masih Melakukan Simulasi

Baca juga: Rapat Pleno LSM PAKAR Pastikan Tetap solid Pendukungan Terhadap Bobby - Surya Pimpin Sumut

Kalimantan Timur -- Presiden RI Joko Widodo merespons pertanyaan mengenai isu jumlah nomenklatur kementerian yang akan dibentuk oleh presiden terpilih, Prabowo Subianto. Menurut kabar, jumlah kementerian tersebut akan meningkat menjadi 44. Jokowi menegaskan bahwa penentuan jumlah kementerian adalah hak prerogatif presiden terpilih.

Baca juga: Upacara HUT Ke-79 TNI Di Kodam III/Slw Diikuti Forkopimda Jabar

"Ditanyakan ke presiden terpilih itu hak prerogatif, kok ditanyakan ke saya. Ditanyakan ke presiden terpilih, itu hak prerogatif kewenangan di presiden terpilih. Karena sudah diberi mandat, diberi amanah oleh rakyat," kata Jokowi saat meninjau Gudang Bulog di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pada Kamis (26/9/2024).

Prabowo Simulasikan Jumlah Kementerian, Penambahan Dimungkinkan untuk Penuhi Janji Kampanye

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto masih melakukan simulasi terkait jumlah kementerian dalam kabinetnya. Dasco menyebut jumlah kementerian masih dalam pembahasan dan belum bisa dipublikasikan secara resmi.

Baca juga: Perjalanan TNI dari Masa Perjuangan Kemerdekaan hingga Kesiapan Menghadapi Perang Siber: Sebuah Transformasi Adaptif di Tengah Ancaman Global

"Yang namanya penambahan, yang namanya pemisahan, dan lain-lain belum bisa kami publikasi karena saat ini masih kami simulasikan," kata Dasco.

Baca juga: Prabowo Subianto Siapkan Fondasi Angkatan Siber, Dukung TNI Hadapi Perang Dunia Maya dan Tantangan Teknologi Global

Dasco juga menanggapi isu bahwa jumlah kementerian di pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang akan meningkat dari 34 kementerian menjadi 44. Meskipun beberapa sumber menyebutkan angka berbeda, yakni 42 atau 40, Dasco memastikan bahwa komposisi final baru akan rampung sekitar sepekan sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, yang dijadwalkan pada 20 Oktober.

Penambahan jumlah kementerian, lanjut Dasco, bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pemerintah dalam menunaikan janji-janji kampanye yang tertuang dalam delapan misi besar Asta Cita.

"Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final h-7 atau h-5 kali," ujarnya.

Penambahan kementerian ini merupakan salah satu strategi Prabowo untuk memastikan agar program-program prioritas dalam Asta Cita dapat berjalan dengan baik, termasuk di bidang ekonomi, infrastruktur, dan pemerintahan yang lebih efisien dan responsif. (Rey)

Bagikan: