25 Jul, 2024

Saran Legislatif Jabar Untuk Pengelolaan Sampah

Indofakta.com, 2024-07-08 05:55:38 WIB

Bagikan:

Bandung -- Pemerintah Provinsi Jabar, untuk mengatasi persoalan sampah telah menerbitkan regulasi yaitu Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang tentang Pengelolaan Sampah di Jabar.

Baca juga: Perda Kepariwisataan Diharapkan Bisa Segera Diimplementasikan

Regulasi itu, tentunya harus menjadi rujukan untuk pengelolaan sampah yang tentunya harus ditaati oleh berbagai pihak.

Baca juga: Berantas Judol Implementasi Perda Ketertiban Umum Perlu Diperluas

Namun, dalam tataran pelaksanaannya, sampah masih menjadi persoalan. Salah satunya masih banyaknya sampah di sarana infrastruktur seperti sungai.
Kondisi faktual itu, menunjukkan regulasi sampah belum dilaksanakan oleh sebagian masyarakat.

Baca juga: R. DHANI WIRIANATA Resmi CALON WALIKOTA BANDUNG 2024-2029

"sehubungan dengan kondisi itu ada beberapa saran untuk mengatasi persoalan sampah" ungkap Anggota Komisi IV DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad, dalam keterangannya kepada media, baru-baru ini.

Baca juga: Legislatif Jabar Catat Persoalan Rumah Untuk Rakyat

Hasbullah, dalam keterangannya mengatakan prinsip menanggulangi sampah bukanlah hanya menarik sampah dari rumah ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) sampah. Namun, pengelolaan yang dimaksud adalah sampah harus diolah menjadi produk yang bermutu.

Sehubungan dengan harapan itu, maka pengelolaan sampah harus berbasis pengembangan teknologi.

Kondisi faktual masih banyaknya tumpukan sampah di sungai itu, menunjukkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih kurang. 
Solusinya proses edukasi pada masyarakat mulai dari usia dini harus terus digelorakan.

Upaya edukasi agar masyarakat mempunyai kesadaran dalam mengelola sampah , khusus di lingkungan pendidikan formal itu, bisa dilaksanakan melalui pendidikan lingkungan hidup.

Hasbullah, dalam keterangannya mengatakan dalam rangka menjaga lingkungan hidup terutama dari aspek infrastruktur, perlu ada upaya terpadu dari Pemerintah Provinsi Jabar bersama Kabupaten/Kota.

Upaya terpadu ini, diantaranya upaya untuk pemeliharaan sungai, terutama untuk pengawasan yang dilaksanakan harus berlangsung hari per hari.

"Bagi Kabupaten/Kota untuk mengefektifkan pengawasan ini bisa saja menerbitkan regulasi berupa Peraturan Gubernur/Walikota" kata Hasbullah.

Selanjutnya, kata Hasbullah hal lain yang bisa dilakukan Pemkot/Pemkab dalam memaksimalkan pengelolaan sampah diantaranya melalui dukungan sarana yaitu pembuatan Tempat Pengelolaan Sampah.

Bagi masyarakat, yang masih melakukan pelanggaran seperti buang sampah ke sungai perlu diterapkan adanya sanksi, untuk sanksi ini sudah ada ketentuannya dalam Perda tentang pengelolaan sampah.(adv)

Bagikan:

© 2024 Copyright: Indofakta Online