10 Feb, 2025

Kabupaten Bogor Harus Maksimalkan Penanganan Stunting

Indofakta.com, 2024-06-23 20:47:19 WIB

Bagikan:

Adikarya Parlemen

Baca juga: IUETO dan DPRD Jawa Barat Diskusi Dukungan Komunitas Uyghur di Xinjiang Tiongkok

Bogor -- Pemerintah saat ini, tengah gencar menuntaskan persoalan Stunting. Bahkan untuk wilayah Kabupaten Bogor, telah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini, dibuktikan dengan dilaksanakannya pengukuran dan intervensi serentak dalam rangka penurunan _stunting, di salah satu pos Yandi di Kota Bogor.

Baca juga: Kabupaten Garut Butuh Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Sejalan dengan hal itu, bagi daerah yang berdekatan dengan Kota Bogor seperti Kabupaten Bogor, tentunya harus menjadi spirit untuk intens menyelesaikan Stunting, setidaknya bertahap angka Stunting dapat menurun.

Baca juga: Semarak HUT Ke-17 Partai Gerindra Salurkan Bantuan Bencana Kabupaten Sukabumi

Khusus untuk kabupaten Bogor dengan Jumlah penduduk terbanyak di Jabar, tentunya berkorelasi dengan pertumbuhan penduduk terutama tingginya angka kelahiran bayi serta angka kehamilan ibu.

Baca juga: DPD GERINDRA JAWA BARAT GELAR 'GERINDRA JABAR BERBAGI' DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE-17 PARTAI GERI

"menyikapi potensi keadaan tersebut program penanganan Stunting harus dimaksimalkan agar kasus Stunting tidak meningkat" ungkap Anggota Fraksi Partai Gerindra Persatuan DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bogor, Ir. Hj. Prasetyawati, MM dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.

Menurut Prasetyawati, sangatlah realistis program penanggulangan Stunting dapat dimaksimalkan karena penurunan Stunting telah menjadi agenda nasional pemerintah.

Penurunan Stunting, itu Secara spesifik tercantum dalam RPJMN 2025-2029. Sejalan dengan hal itu, penurunan Stunting merupakan salah satu kegiatan dari peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat.

Menurut Prasetyawati, bagi pemerintah di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam APBD perlu menyiapkan program fasilitasi makanan bergizi bagi anak dan suplemen bagi ibu hamil dan balita. Bagi pemerintah daerah yang sudah mempunyai program tersebut, diharapkan proporsi anggaran diberikan penambahan.

Pemberian makanan bergizi serta suplemen agar bisa merata menyebar di seluruh daerah, kehadiran posyandu memegang peran penting.

"agar tenaga penggerak posyandu bisa bekerja maksimal maka pemerintah daerah juga perlu menyiapkan anggaran operasional untuk menunjang kegiatan posyandu" ujar Prasetyawati.

Prasetyawati, dalam bagian lain keterangannya mengatakan pemerintah telah menetapkan target kuantitatif penanganan Stunting yaitu 14 persen di tahun 2024.

Bagi daerah dengan jumlah penduduk terbesar, target itu akan lebih besar lagi. Guna mengejar target itu agar tercapai optimalisasi program serta efektivitas program harus dapat direalisasikan.

Kasus Stunting, yang berkorelasi dengan gizi itu berkorelasi pula dengan pengetahuan masyarakat tentang makanan gizi.

Sehubungan dengan hal ini, pemerintah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat perihal makanan bergizi.

Pembinaan itu, bisa dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan yang bisa saja melibatkan pemerintah dan masyarakat lainnya termasuk organisasi perempuan, tutup Prasetyawati.(adv)

Bagikan:

© 2025 Copyright: Indofakta Online