Adikarya Parlemen
Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar Taufik Hidayat Ajak Masyarakat Ulurkan Tangan Bantu Korban Bencana Alam SumatraBandung -- Saat ini, keberpihakan pemerintah untuk memberdayakan kalangan disabilitas sudah nampak. Bagi Pemprov. Jabar, hal itu nampak pada program, kegiatan berikut anggaran untuk pembinaan kalangan disabilitas. Kegiatan itu, setiap tahun dialokasikan dalam kegiatan di Dinas Sosial.
Baca juga: Lahan Kritis Meluas, PDI Perjuangan Serukan Mitigasi Bencana Jadi Prioritas AnggaranProgram itu, diharapkan bisa berjalan efektif dan diharapkan dapat merata dapat memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas.
Baca juga: ADPSI Dukung Efisiensi Anggaran"Sehubungan dengan hal itu perlu ada pembenahan baik program, kegiatan termasuk proses anggaran" kata Anggota Komisi V DPRD Jabar, Heri Ukasah Sulaeman dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.DPRD Jabar bersama Pemprov. Jabar, kian serius dalam memfasilitasi keberadaan kalangan disabilitas.
Baca juga: Perubahan Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah Respon Kondisi FaktualSelama ini, ungkap Heri , program , kegiatan dan anggaran untuk pembinaan disabilitas itu dilaksanakan di UPTD PPSG Harapan Disabilitas, Dinas Sosial Jabar.Pembenahan yang dimaksud, selama ini pelatihan untuk disabilitas mulai dari program, kegiatan hingga anggaran itu seluruhnya dilaksanakan oleh UPTD PPSG Harapan Disabilitas.Dalam rangka pembenahan, kegiatan rehabilitasi sosial itu disarankan dilaksanakan oleh organisasi disabilitas. Sementara pihak pemerintah daerah, difungsikan sebagai pembina dan pengawas dari kegiatan yang dilaksanakan mereka.Anggaran, yang bisa disiapkan itu bisa dana hibah yang diberikan kepada organisasi tempat berhimpunnya kalangan disabilitas."Jika mekanisme program rehabilitasi sosial untuk penyandang cacat itu bisa dilaksanakan seperti itu pembinaan Skill bisa selaras dengan kondisi lokal disabilitas itu berdomisili serta anggaran dan kegiatan bisa disebar merata ke seluruh daerah di Jabar", ujar Heri(adv)
Bagikan: