Seoul -- Masyarakat Filipina yang rentan dan bergaji rendah telah dieksploitasi, ditipu, dan dilecehkan di bawah skema pekerja migran yang dicanangkan oleh Korea Selatan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, demikian hasil investigasi yang dilakukan oleh Thomson Reuters Foundation.

Baca juga: Manchester City Gasak Nottingham Forest 3-0, De Bruyne Akhiri Puasa Kemenangan The Citizens

Di bawah skema ini, yang juga merekrut pekerja dari Nepal, Vietnam, Mongolia, Laos, Kamboja, Uzbekistan, dan Thailand, para petani dan nelayan pindah ke Korea Selatan untuk bekerja selama lima hingga delapan bulan dengan janji gaji yang besar untuk dibawa pulang.

Baca juga: Kekalahan Perdana Ruben Amorim Bersama Setan Merah, Arsenal Ungkap Celah Manchester United

Namun, Thomson Reuters Foundation telah mewawancarai belasan mantan pekerja yang mengatakan bahwa skema ini tidak sesuai dengan kenyataan banyak yang mengatakan bahwa mereka pulang dengan tangan hampa dan beberapa di antaranya beresiko kehilangan tanah karena para calo yang menyegel kontrak sementara mereka.

Baca juga: Ruben Amorim Bawa Manchester United Bangkit, Produktivitas Gol Kembali Menjadi Kekuatan Tim

Para pekerja mengatakan bahwa para calo telah memungut biaya yang berlebihan untuk membuat mereka kembali bekerja, mengontrol pergerakan mereka dengan menyita paspor dan dokumen mereka, dan menipu mereka dengan upah yang dijanjikan.

Baca juga: Prediksi Liga Champions: Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund

"Ini jelas menunjukkan kerentanan pekerja musiman menjadi korban perdagangan manusia dan kerja paksa," kata Ko Gikbo dari Komite Bersama Migran di Korea (JCMK), sebuah koalisi yang bergerak untuk meningkatkan hak-hak migran.

Ko menyebut program ini sebagai bentuk baru perbudakan modern.

"Ini seperti perdagangan manusia di zaman modern. Para calo memperlakukan para pekerja musiman seperti budak," kata Ko.

Pemerintah Korea Selatan menolak permintaan untuk memberikan komentar.

Pemerintah Filipina mengatakan bahwa skema ini dijalankan oleh negara bagian setidaknya 45 pemerintah daerah ikut serta dan bahwa mereka tidak memiliki yurisdiksi di tingkat lokal.

Negara ini memiliki total 1.600 unit pemerintah daerah yang dapat melakukan kesepakatan dengan rekan-rekan mereka di Korea Selatan.

Sikap lepas tangan ini berarti sulit untuk menghitung jumlah pekerja yang terkena dampak atau melacak tingkat pelanggaran.

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, Manila mengumumkan rencana pada bulan Maret untuk mengalihkan semua pekerja migran di masa depan melalui kesepakatan bilateral.

Belum ada kesepakatan bilateral mengenai program buruh tani musiman yang disepakati.

Thomson Reuters Foundation telah menghubungi beberapa pihak pemerintah daerah untuk meminta komentar, tidak ada yang menjawab.

Lebih dari 3.500 warga Filipina telah dipekerjakan sejak tahun 2022, ketika Korea Selatan meluncurkan perjanjian kota bersaudara yang menggandeng negara bagian lokal Filipina dengan negara-negara yang lebih kaya di Asia Timur.

Para pekerja tertarik pada skema ini karena janji untuk mendapatkan penghasilan hingga lima kali lipat dari yang bisa mereka hasilkan di negara asal mereka.

Bagi Korea Selatan, para pekerja migran ini menutupi kekurangan tenaga kerja kronis yang diperburuk oleh populasi yang semakin menua dan menurun, dengan para pekerja asing yang mengambil pekerjaan bergaji rendah yang dihindari oleh banyak warga lokal.

Thomson Reuters Foundation menganalisis dokumen dari 12 mantan pekerja musiman, dokumen yang mengungkapkan pelanggaran kontrak yang sistemik, kesepakatan yang sering kali dibuat oleh calo independen.

Di antara keluhan-keluhan tersebut adalah: pelanggaran kesejahteraan, biaya calo yang terlalu tinggi, kondisi kerja yang tidak layak, upah yang tidak sesuai dan tidak adanya ganti rugi.

Banyak orang Filipina juga mengatakan bahwa mereka terlalu takut untuk berbicara karena takut tidak memiliki prospek pekerjaan di masa depan. (Dirto)

Sumber:https://www.anews.com.tr/asia/2024/06/07/south-korea-accused-of-modern-slavery-with-seasonal-worker-

Bagikan: