14 Jul, 2024

Ombdusman Jabar Dapat Beberapa Temuan Pelanggaran Pelaksanaan PPDB Pada Tahap 1

Indofakta.com, 2024-06-06 05:34:02 WIB

Bagikan:

Bandung, -- Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat  mendapatkan  berapa temuan dan permasalahan dalam Penerimaan Peserta Didik  
Baru (PPDB) tahun 2024.

Baca juga: Sekolah Vokasi Variabel Penting Tingkatkan Kemampuan SDM

Dikutip dari rilis yang disampaikan oleh Ombudsman Jawa Barat ada beberapa temuan yang dilakukan oleh Ombudsman. Tidak hanya itu Ombdusman juga memberikan saran kepada pemerintah provinsi Jawa Barat.


Berikut ini temuan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat:

1. Mengapresiasi rubrik baru “Rekomendasi Sekolah” pada laman PPDB Tahun 2024.  
Rubrik baru ini membantu calon peserta didik untuk mendapatkan informasi sekolah  
terdekat dan membandingkan status dan kondisinya dengan sekolah lain. 

2. Pada hari pertama PPDB tahap 1 terdapat kendala berupa gangguan pada laman PPDB  
yang menyebabkan pendaftar kesulitan untuk mengunggah berkas persyaratan ke  
sekolah tujuan. Menurut keterangan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, hal itu  
disebabkan perubahan sistem PPDB dari tahun sebelumnya. Tahun kemarin, tahap  
pertama bukan jalur zonasi dan afirmasi KETM, sehingga jumlah pendaftar mengalami  
peningkatan. Selain melakukan perbaikan sistem, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
juga menegaskan bahwa calon peserta didik masih dapat mendaftar secara online di  
sekolah tujuan dengan bantuan operator sekolah.

3. Petunjuk Teknis PPDB sebagaimana dimandatkan oleh keputusan Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi belum ditetapkan oleh Pj.  
Gubernur Jawa Barat sampai pelaksanaan pendaftaran PPDB Tahap 1. Padahal  
petunjuk teknis ini penting sebagai standar pelayanan dan memberikan kepastian bagi  
pelaksana PPDB dan calon peserta didik yang akan mendaftar PPDB. 

4. Informasi mengenai sarana pengaduan di laman resmi PPDB Tahun 2024 untuk jenjang  
SMA, SMK, dan SLB hanya memuat layanan pengaduan melalui Sapawarga yang  
merupakan layanan aduan publik untuk warga Jawa Barat dan tidak secara khusus  menjadi saluran pengaduan PPDB. Padahal dalam sosialisasi Standar Operasional  
Prosedur PPDB Tahun 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB disebutkan jenis dan  
saluran pengaduan PPDB melalui panitia pengaduan di satuan Pendidikan, help desk  
dan panitia PPDB Kantor Cabang Dinas Wilayah yang dilakukan secara berjenjang.  
Selain itu, Lapor Aduan PPDB di laman resmi PPDB Tahun 2024 tidak ditempatkan pada bagian beranda, melainkan pada rubrik “Rekomendasi Sekolah” sehingga menyulitkan  
calon peserta didik untuk mengakses sarana pengaduan tersebut. 

5. Pengumuman pendaftar belum dimutahirkan berdasarkan peringkat hasil seleksi  
sementara. Padahal informasi ini diperlukan bagi calon peserta didik untuk menentukan  
pilihan sekolah yang sesuai dengan jarak sebagai dasar seleksi. Padahal dalam  sosialisasi Standar Operasional Prosedur PPDB Tahun 2024 untuk jenjang SMA, SMK,  
dan SLB disebutkan bahwa pengumuman pendaftaran memuat peringkat hasil seleksi  sementara yang dimutahirkan secara berkala, sekurang-kurangnya dua hari sebelum hari  pendaftaran berakhir. 

6. Sekolah Menengah Atas yang dikunjungi pada saat pendaftaran PPDB tahap 1  ditemukan tidak menyediakan pengumuman dan meja panitia yang secara khusus 
memberikan informasi mengenai tatacara pendaftaran maupun menerima keberatan  atau pengaduan dari calon peserta didik.


Berkaitan dengan temuan dan permasalahan tersebut dan waktu pelaksanaan Tahap 1 PPDB  
yang singkat, maka Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat menyampaikan  
saran kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk:

1. Segera menetapkan petunjuk teknis PPDB di Jawa Barat agar pelayanan PPDB memilki  
kepastian hukum dan memiliki standar pelayanan yang terukur. 

2. Mengapresiasi perbaikan sistem dan keputusan alternatif pendaftaran melalui operator  
sekolah yang dilakukan secara cepat. Namun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  
perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan pengelola laman PPDB agar  
pendaftaran daring berjalan lancar. Kalancaran penggunaan PPDB secara daring sangat  
memudahkan calon peserta didik mendapatkan informasi, melakukan pendaftaran dan  
berkontribusi mendorong penyelenggaraan PPDB yang transparan dan akuntabel. 

3. Segera mengumumkan pengawas, saluran, dan mekanisme pengaduan pelaksanaan  
PPDB Tahun 2024 untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB secara berjenjang sebagaimana  
disosialisasikan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk menjamin hak calon  
peserta didik mengajukan laporan atau pengaduan administrasi, pengaduan TIK aplikasi  
PPDB, maupun pengaduan pelanggaran penerapan regulasi PPDB secara cepat, tepat  
dan transparan. 

4. Memutahirkan pengumuman pendaftar berdasarkan peringkat hasil seleksi sementara  
dengan dilengkapi informasi calon peserta didik, selain Informasi publik yang  dikecualikan karena dapat mengungkapkan rahasia pribadi berdasarkan peraturan  
perundangan. 

Prioritas dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat pada saat ini adalah  
menjamin pendaftaran Tahap 1 PPDB dilaksanakan sesuai standar pelayanan yang berlaku. 

Perhatian khusus ini diberikan, terutama pada tahap 1 ini terdapat jalur afirmasi bagi calon  
peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan berkebutuhan khusus sebagai kelompok  
rentan yang sangat membutuhkan bantuan dan peran aktif pemerintah untuk dapat mengakses  
pelayanan pendidikan.

Untuk itu Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat membuka Posko pengaduan  
khusus PPDB Tahun 2024 melalui aplikasi WA 08119863737 atau datang ke kantor Perwakilan  
Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat di Jalan Kebonwaru Utara Nomor 1 Bandung.  
Adapun tindaklanjut terhadap laporan tersebut adalah mengutamakan penyelesaian masalah  melalui pendekatan Reaksi Cepat Ombudsman (RCO) dan koordinasi dengan Dinas Pendidikandan Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar calon peserta segera dapat memperoleh pelayanan  PPDB sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  
Kami juga terus berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melakukan  
pengawasan PPDB dan pengawas eksternal lain untuk mencegah maladministrasi dan  
mendorong penyelenggaraan PPDB di Jawa Barat secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Baca juga: Kasus Flu Burung Keempat pada Pekerja Ternak di Colorado

Pada catatan kaki rilis ini tertulis nama Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Barat Dan Satriana.(Faisal)

Bagikan:

© 2024 Copyright: Indofakta Online